TribunBatam/

Karut Marut Lahan di Batam

BP Batam akan Bangun Rusunawa dan Hentikan Pemberian Izin Kavling Siap Bangun

BP Batam bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) baru di Batam.

BP Batam akan Bangun Rusunawa dan Hentikan Pemberian Izin Kavling Siap Bangun
Tribun Batam/Ian Sitanggang
Rusunawa Mukakuning Batam 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- BP Batam bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) baru di Batam.

Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Gusmardi Bustami mengatakan, pembangunan Rusunawa dimaksudkan sebagai solusi tempat tinggal, bagi masyarakat berpendapatan rendah.

"Ini juga bagian dari program Nawacita Presiden Jokowi, untuk satu juta rumah dalam satu tahun," kata Gusmardi kepada wartawan, baru-baru ini.

Ada lima titik lokasi yang sudah ditentukan untuk pembangunan Rusunawa tersebut. Diantaranya di wilayah Sekupang dan Batu Ampar.

"Sudah ada lima lokasi, dimana harus dibangun," ujarnya.

Gusmardi mengatakan, dengan kondisi lahan di Batam yang kian terbatas, pembangunan rusunawa ini dinilai menjadi solusi tepat bagi kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak.

Di samping itu, dari sisi kesehatan juga lebih terjamin.

"Ini tugas pemerintah. Kami harapkan banyak investor yang tertarik bergabung. Ini juga untuk menggulirkan perekonomian Batam," kata Gusmardi.

Dengan kondisi lahan di Batam yang kian terbatas, Gusmardi menambahkan, ke depan BP Batam tidak lagi memberikan Kavling Siap Bangun (KSB) kepada masyarakat.

Gusmardi menyebut, dari 45 ribu hektar lahan di Batam, sekitar seribuan hektar diantaranya sudah dialokasikan untuk KSB.

"Nanti kami tak lagi berikan KSB. Yang diberikan adalah alokasi lahan. Itupun sudah clean and clear, tidak ada ruli lagi," ujarnya.

Gusmardi menyebut, lahan yang dikuasai BP Batam saat ini ada sekitar 2.000 hektar.

Namun lahan itu belum sepenuhnya clean and clear. Karena masih ada yang ditempati ruli.

"Kedepan ruli juga akan ditertibkan. Ini memang tugas yang tak ringan. Implikasinya banyak. Tapi tetap harus dilakukan untuk perubahan. Kami harapkan semua lapisan masyarakat mendukung. Setelah ditertibkan, mereka bisa tinggal di rusunawa. Tapi tidak free," kata Gusmardi.(*)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help