Pemadam Kebakaran Pemko di Bawah Satpol PP, DPRD Tanjungpinang Sahkan Perda OPD

DPRD Tanjungpinang mengesahkan Perda Organisasi Perangkat Daerah, termasuk menyatukan pemadam kebakaran di bawah kendali Satpol PP. Ini alasannya

Pemadam Kebakaran Pemko di Bawah Satpol PP, DPRD Tanjungpinang Sahkan Perda OPD
tribunbatam/m ikhwan
Ketua DPRD Tanjungpinang Suparno dan Walikota Lis Darmansyah usai pengesahan Perda OPD, Kamis (3/11/2016) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG-Setelah melalui pembahasan yang alot, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang akhirnya disahkan sebagai Peraturan Daerah.

Pengesahan Perda tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang di Kantor DPRD Tanjungpinang, Senggarang, Kamis (3/11/2016).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Tanjungpinang Suparno tersebut dihadiri 21 anggota DPRD.

Sebelumnya pembahasan Ranperda ini berjalan alot. Panitia Khusus (Pansus) DPRD menginginkan Pemadam Kebekaran menjadi Dinas, sedangakan Pemko Tanjungpinang menginginkan berada di bawah Satpol PP karena belum terlalu urgen untuk dibentuk sebagai Dinas sendiri. Akhirnya Pansus DPRD pun menyetujui usulan Pemko Tanjungpinang.

Dari jumlah pejabat eselon, Perda Perangkat Daerah yang disahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tersebut tidak jauh berbeda dengan Perda SOTK yang disusun berdasarkan PP 41 tahun 2007.

Jumlah pejabat eselon di Perda baru ini sebanyak 626 berkurang dua dari Perda sebelumnya yaitu 628. Sedangkan jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari 59, kini menjadi 43. Keluarahan yang sebelumnya berdiri sendiri kini berada dibawah Kecamatan.

Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah berterimakasih atas disahkannya perda tersebut. Menurutnya dengan disahkannya Perda tersebut maka Pemko Tanjungpinang akan segera mengajukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Tanjungpinang 2017. Setelah KUA PPAS disahkan barulah pihaknya akan mengajukan Rancangan APBD 2017.

Disahkannya Perda Perangkat Daerah ini secara otomatis akan terjadi perompakan pejabat eselon di Pemko Tanjungpinang. Menurut Lis pelantikan atau mutasi pejabat akan dilakukan pada akhir bulan Desember 2016.

"Supaya tidak mengganggu sistem. Karena SKPD harus menyelesaikan laporannya. Kemudian juga ada beberapa pejabat yang pensiun," katanya seraya menambahkan awal 2017 Perda SOTK baru tersebut sudah berjalan efektif. (*) 

Penulis: M Ikhwan
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help