Aksi Tolak UWTO di Batam

PDI Perjuangan Dorong Fraksi di DPR Sikapi Tarif UWTO. Ini yang Akan Diperjuangkan

Kami partai di tingkat DPC Kota Batam, mulai dari PAC (pengurus anak cabang), ranting, anak ranting, sudah mengadakan rapat menyikapi isu di Batam.

PDI Perjuangan Dorong Fraksi di DPR Sikapi Tarif UWTO. Ini yang Akan Diperjuangkan
tribunnews batam/eko setiawan
Demo warga Batam tolak UWTO di depan Gedung BP Batam, Batam Centre, Selasa (1/11/2016). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Kemelut UWTO terus bergulir.

Kini, giliran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Batam yang bereaksi terhadap keluarnya PMK nomor 148 yang menjadi dasar lahirnya Perka Tarif UWTO.

"Kami partai di tingkat DPC Kota Batam, mulai dari PAC (pengurus anak cabang), ranting, anak ranting, sudah mengadakan rapat menyikapi isu di Batam. Satu diantaranya terkait UWTO dan PMK 148," ujar Ketua DPC PDI Perjuangan, Jamsir di kantornya, Rabu (9/11) malam.

Dari rapat tersebut, ada beberapa kesimpulan yang diambil partai terkait kebijakan tersebut.

Pertama, PDI Perjuangan menolak tarif perpanjangan UWTO.

Kedua, PMK 148 hendaknya diberlakukan pada pengalokasian lahan baru saja dan tidak berlaku surut.

Ketiga, perumahan diberi kesempatan untuk menjadi hak milik oleh warga, sehingga tidak lagi berstatus hak guna bangunan (HGB.

PDIP juga mendorong Pemko untuk melakukan uji materi terhadap PMK 148 dan keberadaan BP Batam ke Mahkamah Agung.

"Harusnya BP Batam bukan mengurusi UWTO, tapi mengurus investasi datang ke Batam. Sekarang saja Tanjunguncang sudah tiarap, bagaimana para pekerja yang sudah jobless itu mampu membayar UWTO rumahnya," kata Jamsir yang juga Ketua bidang kawasan industri di Kadin Kepri.

PDI perjuangan juga akan menagih janji Menko perekonomian Darmin Nasution untuk mengeluarkan kebijakan yang pro investasi di Batam.

"Janjinya di Swiss Bel-Hotel dulu buat kebijakan yang pro investasi. Yang besar-besar besar pengaruhnya, seperti bangun pelabuhan dan sebagainya. Tapi kenapa malah UWTO yang dikutak-katik? Yang kita sesalkan bukan cuma imbas ke masyarakat kecil, tapi UWTO inipun membebani bangunan-bangunan yang kita tahu untuk kegiatan sosial, seperti rumah ibadah," tutur dia.

Penulis: Anne Maria
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved