TribunBatam/

Karut Marut Lahan di Batam

Ini Tiga Tuntutan Penting DPC PDIP Terkait Lahan Bagi Warga Batam

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Batam bereaksi terhadap keluarnya PMK nomor 148 yang menjadi dasar lahirnya Perka Tarif UWTO.

Ini Tiga Tuntutan Penting DPC PDIP Terkait Lahan Bagi Warga Batam
tribunnews batam/anne maria
Para pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Batam. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Kemelut tarif uang wajib tahunan otorita (UWTO) di Batam terus bergulir.

Kini giliran ‎Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Batam yang bereaksi terhadap keluarnya PMK nomor 148 yang menjadi dasar lahirnya Perka Tarif UWTO.

DPC PDI Perjuangan menegaskan agar BP Batam tidak mengutak-atik soal UWTO.

"Kami partai di tingkat DPC Kota Batam, mulai dari‎ PAC, ranting, anak ranting sudah mengadakan rapat menyikapi isu di Batam. Satu diantaranya terkait UWTO dan PMK 148," ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Batam, Jamsir di kantornya, Rabu (9/11/2016) malam.

Dari rapat tersebut, ada beberapa kesimpulan yang diambil partai terkait dua isu itu.

Pertama, PDI Perjuangan menolak tarif perpanjangan UWTO.

Kedua, PMK 148 hendaknya diberlakukan pada pengalokasian lahan baru saja.

Ketiga, perumahan diberi kesempatan untuk dimiliki oleh warga, sehingga bukan merupakan lagi hak guna bangunan (HGB) tetapi menjadi hak milik.

Selain itu PDIP  mendorong Pemko untuk melakukan uji materi terhadap keberadana PMK 148 dan keberadaan BP Batam ke Mahkamah Agung.

"‎Harusnya BP Batam bukan mengurusi UWTO. Tapi mengurusi bagaimana investasi datang. Sekarang saja Tanjunguncang sudah tiarap, bagaimana para pekerja yang sudah jobless itu mampu membayar UWTO rumahnya," katanya.(*)

Penulis: Anne Maria
Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help