TV Online Tribun Batam

NEWSVIDEO. GNPK-RI Kepri Siap Kontrol Program Pemerintah yang Gunakan APBD atau APBN

Misi Kepri bebas korupsi itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Wilayah GNPK-RI Kepri, Basri Budi Utomo usai melantik pengurus

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) menargetkan lima tahun ke depan, pemerintahan di Kepulauan Riau bebas korupsi.

Misi Kepri bebas korupsi itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Wilayah GNPK-RI Kepri, Basri Budi Utomo usai melantik pengurus, Jumat (11/11/2016).

"Target kami selama lima tahun kepengurusan PW GNPK RI, Kepri bisa bebas korupsi," kata Basri Budi Utomo.

Ia berharap dengan pelantikan pengurus wilayah GNPK-RI Provinsi Kepri periode 2016-2021 ini akan menjadi lembaran baru bagi Kepri untuk bebas dari korupsi, terutama korupsi di anggaran pembangunan di Kepri umumnya dan Batam khususnya.

Menurut Basri, di Kepri tindakan korupsi masih merajalela, karena pengawasan lemah dan kurang serius, bahkan cenderung terjadi pembiaran.

"Karena itu PW GNPK-RI Kepri akan membantu mengontrol setiap pembangunan dan program pemerintah yang menggunakan anggaran APBD maupun APBN," katanya.

Basri juga mengaku, pihaknya memiliki data terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di kepri, seperti di bidang kesehatan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang ada di Kepri.

"Kami kerjasama dengan KPK, Kepolisian, kejaksaan dan pihak terkait penegakan korupsi. Menjadikan kegiatan anti korupsi sebagai muatan pendidikan kurikulum.

Di perguruan tinggi sudah berjalan. Bekerjasama dengan instansi terkait terutama pengelolaan barang dan jasa yang rentan sekali. Akan beri info dan pendampingan bagi SKPD," katanya.(*)

Penulis:
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved