PMK 148 Ditunda, Layanan Pembayaran UWTO Terpaksa Ikut Ditunda. Ini Sebabnya

Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro sepertinya akan menunda dulu layanan pembayaran tarif UWTO sampai adanya instruksi dari Menteri Keuangan

PMK 148 Ditunda, Layanan Pembayaran UWTO Terpaksa Ikut Ditunda. Ini Sebabnya
Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan penundaan pelaksanaan PMK 148/2016 tentang tarif BLBU Batam. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148 tahun 2016 disepakati untuk ditunda pemberlakuannya dan akan segera dilakukan revisi.

Penundaan itu di satu sisi menyelesaikan masalah, tetapi di sisi lain juga masih membingungkan pengusaha.

Soalnya, apakah dengan penundaan itu, BP Batam akan tetap menerapkan tarif baru atau tarif lama? Atau bisa jadi pelayanan pembayaran UWTO juga diulur dulu sampai terbitnya PMK baru.

Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro sepertinya akan menunda dulu layanan pembayaran tarif UWTO sampai adanya instruksi dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani.

Hal tersebut disampaikan Hatanto usai rapat bersama Menko Perekonomian RI, Darmin Nasution yang dihadiri kalangan pengusaha di Swiss Bel-Hotel Harbour Bay, Selasa (15/11).

"Intinya kami tunggu instruksi lebih lanjut," kata Hatanto yang terlihat lebih santai dibanding beberapa waktu sebelumnya.

Apapun hasil revisi PMK itu, BP Batam akan siap menjalankan aturannya.

Kendati pemberlakuan PMK Nomor 148 tahun 2016 ditunda, hal itu tidak berarti tarif layanan lahan di Batam akan kembali ke tarif lama karena dasar hukumnya tidak ada.

"Perka sudah baru, PMK sudah baru, dan itu juga sudah berlaku. Tak mungkin kami balik lagi (ke UWTO lama). Nanti kami yang salah. Kita tunggu surat dari Bu Sri. Apa yang diperintahkannya, kami ikuti," kata Hatanto.

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved