Belasan Perusahaan Besar di Batam Tunggak Bayar Iuran BPJSTK Mencapai Rp 3,4 Miliar

BPJSTK mengaku sampai saat ini masih banyak perusahaan di wilayah kerja BPJS Batam Sekupang yang menunggak iuran BPJSTK.

Belasan Perusahaan Besar di Batam Tunggak Bayar Iuran BPJSTK Mencapai Rp 3,4 Miliar
tribunnews batam/hadi maulana
Salah seorang staf BPJSTK Batam Sekupang memberikan pemaparan akan sanksi apabila melakukan penunggakan iuran kepasa sejumlah perwakilan perusahaan yang melakukan penunggakan di bawa 6 bulan. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) mengaku sampai saat ini masih banyak perusahaan di wilayah kerja BPJS Batam Sekupang yang menunggak iuran BPJSTK.

Padahal perusahaan-perusahaan tersebut sudah tergabung menjadi peserta BPJSTK namun iuran bagi karyawannya belum dibayarkan.

Bahkan tunggakan tersebut lebih dari Rp3,4 miliar hingga saat ini.

"Itu hanya nilai yang sudah kami laporkan ke Kejaksaan Negeri saja. Sesuai MOU BPJSTK dengan Kejaksaan, yang belum dilaporkan masih banyak lagi dan jika ditotalkan bisa mencapai Rp6 miliar," kata Kepala BPJSTK Batam Sekupang, Mangasi Sormin, Rabu (16/11/2016).

Tunggakan yang dilaporkan, rata-rata sudah di atas 6 bulanan dan merupakan perusahaan yang besar yang memiliki banyak karyawan atau tenaga kerja.

"Yang perusahannya masih melakukan penungakan di bawah 6 bulan, belum kami laporkan. Apalagi jika perusahaan yang hanya memiliki 4 atau 5 karyawan, itu masih kami lakukan persuasif," katanya.

"Dan perusahaan yang kami laporkan tersebut berjumlah 13 perusahaan dimana tunggakan iuran yang dilakukan perusahaan itu mulai dari Rp300 juta hingga Rp2 miliar, mkanya total tungakan dari 13 perusahaan tersebut Rp3,4 miliar," katanya lagi.

Untuk perusahaan yang tergabung di BPJSTK Batam Sekupang, sedikitnya ada 1.368 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja mencapai 38.307 orang.

Namun jumlah itu, jika di presentasekan hanya 40 persen saja yang tergabung menjadi peserta, dan ada 60 persen lagi perusahaan yang belum tergabung menjadi peserta termasuk pelaku usaha kecil menangah (UKM).

"Seharusnya perusahaan yang tidak ikut bisa di pidanakan sesuai UUD 24 Pasal 55 Tahun 2011 dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara atau denda Rp1 Miliar. Namun sampai saat ini kami tetap persuasif dan menunggu etikad baik dari perusahaan dan pelaku usaha tersebut," katanya menjelaskan. (*)

Penulis: Hadi Maulana
Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help