Kucuran Dana Rp 60 M Tertunda, DPRD Anambas Kritik Pemkab soal Pembebasan Lahan Bandara Jemaja

Lantaran pembebasan lahan Bandara Jemaja belum tuntas, pemerintah pusat menunda kucuran dana Rp 60 miliar. Ini reaksi anggota DPRD Anambas

Kucuran Dana Rp 60 M Tertunda, DPRD Anambas Kritik Pemkab soal Pembebasan Lahan Bandara Jemaja
Tribun Batam/Septyan Mulia Rohman
Pembangunan Bandara Jemaja 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menyayangkan sikap Pemkab Anambas yang dinilai tidak tuntas dalam membebaskan lahan bandara di Jemaja.

Anggota DPRD Anambas Muliady mengatakan, pembebasan lahan tersebut berimbas pada rencana penambahan panjang runway yang tidak bisa dilakukan pada tahun 2017.

"Penambahan belum bisa dilakukan pada tahun 2017 mendatang, karena pembebasan lahan belum seluruhnya dilakukan," ujarnya Rabu (16/11/2016).

Ia menjelaskan, panjang runway yang ada di bandara yang berlokasi di Kecamatan Jemaja Timur mencapai 1.200 meter dari target kedepan yang direncanakan mencapai 2.400 meter.

Politisi Partai Hanura ini menambahkan, dari pemaparan perwakilan Kementerian Perhubungan peresmian bandara itu akan dilakukan sekitar bulan Maret atau April 2017 mendatang.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pun, direncanakan akan hadir untuk meresmikan bandara yang pembangunannya sharing anggaran antara Pemerintah Anambas, Pemerintah Provinsi da Pemerintah Pusat itu.

"Dari pemaparan yang mereka sampaikan kepada kami seperti itu saat di DPRD kemarin. Direncanakan pada minggu depan bandara tersebut akan dioperasikan. Maskapai Susi Air menjadi penerbangan perdana yang beroperasi di bandara itu," ungkapnya.

Ayub anggota DPRD lainnya mengatakan, belum tuntasnya pembebasan lahan untuk pembangunan bandara tersebut berdampak pada ditundanya kucuran dana dari Pemerintah Pusat mencapai Rp 60 miliar.

Menurutnya, lahan yang dibebaskan menurutnya sekitar 10 hektare. "Oleh karena itu, kami berkomitmen agar pembebasan lahan ini tuntas, sehingga kucuran dana tersebut dapat terealisasi," ungkapnya.

Kepala Dinas Perhubungan Masykur yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan memasukkan perencanaan pembebasan lahan pada APBD murni tahun 2017.

Dalam perencanaan pembebasan tersebut, sudah masuk alokasi anggaran untuk menggandeng tim apraisal, sehingga diharapkan pembayaran lahan tersebut bisa dilakukan pada Perubahan APBD 2017 mendatang.

"Terkait pembebasan lahan bandara, sudah kami laporkan dari Bupati. DPRD pun juga mendesak untuk membebaskan lahan. Adapun lahan yang akan dibebaskan mencapai 52 hektare," ujarnya. (*) 

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved