Demo Tolak UWTO di Batam

Pengusaha Pelayaran Ikut Puas Keputusan Darmin Nasution. Ini Alasannya

Kami menunggu proses itu. Sudah separuh keinginan masyarakat yang dikabulkan dengan langkah yang diambil Pak Darmin selaku Ketua Dewan Nasional KBPB

Pengusaha Pelayaran Ikut Puas Keputusan Darmin Nasution. Ini Alasannya
Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan penundaan pelaksanaan PMK 148/2016 tentang tarif BLBU Batam. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Pengusaha pelayaran yang tergabung dalam Indonesia Shipownes' Asosiation (INSA) mengaku puas dengan keputusan Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution yang menunda pelaksanaan PMK 148/2016.

Soalnya, Peraturan menteri Keuangan itu tidak hanya menyangkut masalah UWTO, tetapi juga tarif jasa kepelabunan di Batam.

Sebelumnya, sejumlah pengusaha pelayaran sempat menyatakan akan mogok berlayar, Rabu (16/11/2016) karena tak kuat menanggung tarif jasa kepelabuhan yang naik selangit, seperti yang tercantum Perka BP Batam.

Perka itu dibuat mengikut PMK 148/2016.

"Kami dari pengusaha pelayaran cukup puas. Namun masih harus proses dulu. Kami menunggu proses itu. Sudah separuh keinginan masyarakat yang dikabulkan dengan langkah yang diambil Pak Darmin selaku Ketua Dewan Nasional KBPB," ujar Osman Hasyim, Sekretaris INSA Batam, Rabu (16/11).

Ia menilai, ada permasalahan hukum dari kebijakan kenaikan tarif kepelabuhanan di Batam.

Sebab tarif yang ditetapkan tidak sesuai dengan UU Pelayaran dan PP Nomor 15 tentang kepelabuhanan.

Menurut Osman, dalam PP nomor 15 ada tiga jenis pelabuhan.

Yakni, otoritas pelabuhan yang digunakan untuk pelabuhan non komersil, Badan Usaha pelabuhan (BUP) yang dikelola oleh korporasi, serta Dermaga untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) yang peruntukannya bagi kegiatan barang milik sendiri.

"Sedangkan status pelabuhan di Batam tidak seperti itu. Maka, kalau BP mau menetapkan tarif, harus mengganti status Pelabuhan Batuampar itu dulu menjadi BUP. Kami menilai bahwa seharusnya tarif layanan ini tunduk di bawah aturan Kementerian Perhubungan," kata Osman.

Ia berharap Dewan Nasional Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KBPB) nantinya membahas hal itu secara keseluruhan agar tidak ada tumpang tindih dengan aturan kementrian lainnya.

"Tapi, kami sedikit lega PMK ini di-hold dulu. Mudah-mudahan nanti, kita diajak ikut membahas revisi PMK," kata Osman.

Darmin sendiri, usai rapat tertutup dengan BP Batam, pengusaha dan sejumlah perwakilan masyarakat, Selasa (15/11/2016) lalu, berjanji akan membahas revisi PMK ini dengan Menkeu.

Bahkan ia juga menjanjikan akan mengajak pengusaha untuk memberi masukan terhadap revisi tersebut.

Penulis: Abd Rahman Mawazi
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved