Tanjungpinang Tertinggi Kasus Hukum Libatkan Anak, Ini Penjelasan KPPAD Kepri

Kota Tanjungpinang menempati posisi pertama terkait anak terlibat masalah hukum ataupun anak menjadi pelaku tindak pidana

Tanjungpinang Tertinggi Kasus Hukum Libatkan Anak, Ini Penjelasan KPPAD Kepri
kompas.com/thinkstock
Ilustrasi 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG-Kota Tanjungpinang menempati posisi pertama terkait anak terlibat masalah hukum ataupun anak menjadi pelaku tindak pidana. Demikian penjelasan Faisal, Ketua KPPAD Provinsi Kepri.

Faisal mengatakan, di Tanjungpinang ‎anak terlibat masalah hukum sebanyak 15 kasus terinco pelaku 6 perempuan dan 21 anak laki-laki. Angka ini melebihi kasus yang melibatkan anak di Batam.

"Memang Tanjungpinang anak yang mengalami masalah hukum saat ini paling tinggi dibanding dengan kabupaten kota yang lain termasuk Batam," ujar Faisal pada Jumat (17/11/2016). ‎

Hasil data KPPAD, Faisal menjelaskan ‎untuk posisi kedua yakni kabupaten Bintan menempati posisi kedua, yang terdapat 8 kasus antara lain perempuan 1 anak dan laki-laki 8 anak.

Kemudian urutan ketiga ditempati Kota Batam, dengan 1 kasus yang seluruhnya didominasi oleh 5 pelaku laki-laki. Lebih lanjut, Faisal menerangkan data ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang mana terjadi pergeseran kasus anak di Provinsi Kepri dari anak menjadi korban ke anak sebagai pelaku tindak pidana.

"Kebanyakan anak yang terlibat masalah hukum dari kasus pencurian dan jumlah ini akan terus bertambah, karena masih banyak kasus yang belum terdata ‎di KPPAD Kepri tetapi telah dilakukan pendampingan,"ungkapnya.

Anak yang berurusan dengan hukum atau melakukan tindak pidana ini, rata-rata masih duduk di bangku sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekkolah Menengah Atas( SMA) tetapi ada juga beberapa yang masih duduk di Bangku Sekolah Dasar.

"Penyebabnya anak melakukan pencurian ini dikarenakan untuk bermain warnet, dimana hasil dari curian itu digunakan untuk bermain warnet," katanya.

DPPKAD dalam hal ini telah berkerja sama kepada pemerintah daerah untuk bersama-sama mendorong penertiban warnet artinya bukan melakukan penutupan warnet,

tetapi melakukan penertipan jam operasi warnet itu, dan membatasi para pelajar untuk bermain warnet. Hal itu dikatakan cara yang efektif untuk mencegah banyaknya anak di luar jam sekolah.‎

"Pengawasan orangtua itu yang utama. Untuk mengawasi memantau dan mendidik lebih jauh lagi di dalam keluarga," tegasnya.‎ (*) 

Penulis: Wahib Wafa
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved