Aksi Tolak UWTO di Batam

Surat Penundaan Tarif UWTO Beda Tafsir antara Kadin dan BP Batam. Akibatnya Ini

Surat rekomendasi tertanggal 16 November itu tentang penundaan berlakunya Perka BP Batam Nomor 19 tahun 2016 beda tafsir pengusaha dan BP Batam

Surat Penundaan Tarif UWTO Beda Tafsir antara Kadin dan BP Batam. Akibatnya Ini
Softlaunching pelayanan investasi 3 jam dan KILK di Gedung PTSP Batam. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Sekretaris Kemenko Perekonomian yang juga Ketua Tim Teknis Dewan Kawasan Nasional (DKN) Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Lukita Dinarsyah Tuwo menerbitkan surat rekomendasi, pekan lalu.

Surat rekomendasi tertanggal 16 November itu tentang penundaan berlakunya Perka BP Batam Nomor 19 tahun 2016.

Surat itu ternyata beda tafsir antara pengusaha dengan BP Batam.

Ketua Kadin Kota Batam menilai bahwa surat itu disalahartikan oleh BP Batam lantaran semua pelayanan terkait lahan kini dihentikan.

Surat Kemenko
Surat Sekretaris Kemenko Perekonomian yang juga Ketua Tim Teknis Dewan Kawasan Nasional (DKN) Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Lukita Dinarsyah Tuwo, pekan lalu.

"Padahal bukan memberhentikan semua pelayanan. Ini dibalik. Bukan itu yang dimaksud surat rekomendasi kemarin," kata Jadi.

Menurutnya, jika dibaca secara kontekstual, surat rekomendasi itu dimaksudkan kalau Perka BP Batam Nomor 19 tahun 2016 itu belum bisa dijalankan.

Bukan dalam arti dilakukan pemberhentian atau penundaan pelayanan.

"Perka itu ditunda, dengan sendirinya pakai Perka yang lama," ujarnya.

Terhadap penundaan pelayanan ini dikatakan Jadi, sudah dilaporkannya kepada tim teknis saat rapat di Jakarta, Senin (21/11/2016) pagi.

Masalah itu rencananya akan dibahas kembali dalam rapat bersama dewan kawasan, Selasa hari ini.

Halaman
12
Penulis: Dewi Haryati
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved