Aksi Tolak UWTO di Batam

Surat Penundaan Tarif UWTO Beda Tafsir antara Kadin dan BP Batam. Akibatnya Ini

Surat rekomendasi tertanggal 16 November itu tentang penundaan berlakunya Perka BP Batam Nomor 19 tahun 2016 beda tafsir pengusaha dan BP Batam

Surat Penundaan Tarif UWTO Beda Tafsir antara Kadin dan BP Batam. Akibatnya Ini
Softlaunching pelayanan investasi 3 jam dan KILK di Gedung PTSP Batam. 

Direktur Humas dan Promosi BP Batam, Purnomo Andiantono yang dikonfirmasi wartawan, membenarkan adanya penghentian pelayanan untuk sementara.

Ada delapan perizinan terkait lahan yang sementara ini ditunda, seperti perpanjangan UWTO, endorse, pecah PL, IPH, alokasi baru, rekomendasi, SKEP dan SPJ.

"Dari sisi kekuatan hukum memang belum jelas. Namun untuk menghormati surat itu, bagian lahan sementara ini ditunda dulu perizinannya hingga selesai revisi tentang PMK 148," kata Andi.

Jika dalam waktu itu ada investor yang membutuhkan lahan, maka BP Batam akan menyarankan investor tersebut agar masuk ke kawasan industri.

Dia berharap, kajian terkait PMK 148 tahun 2016 itu bisa segera diselesaikan, sehingga pelayanan dapat kembali normal.

"Kalau ada investor baru, kami arahkan ke kawasan industri. Kan sudah tersedia lahan dan bangunan di kawasan itu," ujarnya.

BP Batam juga tidak salah mengeluarkan kebijakan tersebut karena secara hukum, surat rekomendasi Ketua DKN BPBP itu tidak bisa mencabut PMK 148/2016.

Untuk kembali ke tarif UWTO lama juga tidak bisa karena sejak PMK 148.2016 dikeluarkan, otomatis, ketentuan lama gugur dengan sendirinya.

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help