Pemprov Tak Bisa Terus-terusan Berdalih Anggaran soal Nasib Guru Honorer, Kata Walikota

Setelah Wakil Walikota, kini giliran Walikota Tanjungpinang menyuarakan kejelasan nasib guru honorer. Ini pesannya ke Pemprov Kepri

Pemprov Tak Bisa Terus-terusan Berdalih Anggaran soal Nasib Guru Honorer, Kata Walikota
ist
Ilustrasi 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG-Sampai saat ini nasib 289 guru honorer yang bertugas di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan SMK di Kota Tanjungpinang tak kunjung ada kejelasan.

Untuk itu, Walikota tanjungpinang Lis Darmansyah meminta Pemerintah Provinsi Kepri yang memiliki wewenang atasnya untuk memberikan kejelasan nasib guru honorer yang sudah diserahkan ke Pemprov Kepri tersebut.

"Masa Provinsi gak bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau Almarhum Pak Sani sudah selesai itu. Kalau alasannya masalah anggaran, sampai kapan. Kalau ternyata 2018 juga gak ada anggaran gimana?," katanya, Jumat (25/11/2016).

Menurutnya, Gubernur harus segera membuat kebijakan berdasarkan kewenangannya. Sehingga nasib guru honorer tersebut ada kepastian. Karena ini tidak hanya berbicara guru honorer di Pemko Tanjungpinang saja namun juga kabupaten/kota di Kepri.

Lebih lanjut Lis menegaskan, bila pun memang terpaksa gaji dan tunjangan guru honorer ini dibayarkan oleh kabupaten/kota, maka hal tersebut memerlukan dasar hukum, karena bila tidak ada dasar hukum, tentu akan membuat masalah baru.

"Untuk anggarannya sudah kita antisipasi (di APBD 2017). Tapi untuk pencairannya kan harus ada dasar hukumnya. Kita gak bisa sembarangan kalau masalah anggaran," kata Lis. (*)

Baca Berita Terkait di Harian Tribun Batam Edisi Sabtu (26/11/2016)

Penulis: M Ikhwan
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help