Gubernur Kepri Bongkar Kabinet

BREAKING NEWS. Lantik Pejabat Dadakan, DPRD Layangkan Interpelasi pada Gubernur Kepri

Hak interpelasi tersebut diusulkan lima dari enam fraksi DPRD dengan jumlah anggota yang menandatangani sebanyak 23 anggota dewan.

BREAKING NEWS. Lantik Pejabat Dadakan, DPRD Layangkan Interpelasi pada Gubernur Kepri
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak berbincang dengan sejumlah inisiator hak interpelasi di Gedung DPRD Kepri, Dompak, Senin (28/11/2016). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG -DPRD Kepri akhirnya melayangkan hak interpelasi atau hak bertanya kepada Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

Hak interpelasi ini untuk mempertanyakan kebijakan gubernur Kepri terkait pelantikan pejabat eselon yang mendadak, beberapa waktu lalu.

Hak interpelasi tersebut diusulkan lima dari enam fraksi DPRD dengan jumlah anggota yang menandatangani sebanyak 23 anggota dewan.

Adapun fraksi yang tidak menyetujui usulan interpelasi ini adalah Fraksi Demokrat Plus.

Jumlah tersebut lebih dari cukup dari syarat minimal interpelasi, yaitu sepuluh anggota dewan dari dua fraksi.

Dengan bergulirnya hak interpelasi tersebut, para pengusul menduga bahwa Gubernur Kepri telah melanggar Undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah yang ada.

"Kami menduga, kebijakan Gubernur yang dilakukan tidak berpedoman dan mengabaikan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku," kata Taba Iskandar, juru bicara inisiator hak interpelasi dalam sidang paripurna DPRD, Senin (28/11/2016).

Dengan bergulirnya hak interpelasi ini, DPRD berencana memanggil Gubernur dan jajarannya pada Senin (5/12) mendatang.

Dalam paripurna ini, Gubernur dan jajarannya diharuskan menjawab pertanyaan tertulis yang telah disampaikan oleh para anggota DPRD.

Penulis: Thom Limahekin
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved