Gubernur Kepri Bongkar Kabinet

DPRD Kepri Interpelasi. Ini Sejumlah Aturan yang Dilanggar Gubernur Kepri

Inisiator interpelasi Taba Iskandar menilai, Gubernur Kepri melanggar sembilan aturan perundangan dalam mengangkat dan melantik pejabat eselon

DPRD Kepri Interpelasi. Ini Sejumlah Aturan yang Dilanggar Gubernur Kepri
Pengambilan sumpah jabatan pada pelantikan pejabat di lingkungan Pemprov Kepri, Senin (7/11/2016). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - DPRD Kepri akhirnya sepakat melayangkan hak interpelasi atau hak bertanya kepada Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

Hak interpelasi ini untuk mempertanyakan kebijakan gubernur Kepri terkait pelantikan pejabat eselon yang mendadak, pada 7 November 2016 lalu.

DPRD akan memanggil Gubernur dan jajarannya pada Senin (5/12/2016) mendatang.

Sebelumnya, DPRD sudah mengundang Gubernur untuk menjelaskan terkait pelantikan itu.

Tetapi karena Gubernur hanya diwakili utusan, DPRD menolak utusan Pemprov Kepri tersebut.

Pelantikan itu bahkan tidak diketahui oleh para pejabat yang dilantik. Gubernur juga tidak mengundang DPRD Kepri dalam pelantikan tersebut.

Hak interpelasi tersebut diusulkan lima dari enam fraksi DPRD dengan jumlah anggota yang menandatangani sebanyak 23 anggota dewan.

Inisiator interpelasi Taba Iskandar menilai, Gubernur Kepri melanggar sembilan aturan perundangan yang ada dalam mengangkat dan melantik pejabat eselon.

Di antaranya, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) yang dilangkahi Nurdin adalah PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri dalam Jabatan Struktural, PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Halaman
12
Penulis: Thom Limahekin
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved