Demo Tolak UWTO di Batam

Pemko Sudah Sampaikan Sikap pada Menko Perekonomian. Ini Kata Amsakar soal UWTO Perumahan

Dasar penilaian itu, seperti disampaikan Taba Iskandar, masyarakat Batam sudah dibebankan kewajiban membayar kewajiban terkait tanah sampai tiga kali

Pemko Sudah Sampaikan Sikap pada Menko Perekonomian. Ini Kata Amsakar soal UWTO Perumahan
tribunnews batam/istimewa
Spanduk-spanduk penolakan UWTO yang beberapa hari terakhir ramai dipasang di depan toko-tooko yang ada di Nagoya, hari ini mulai diturunkan, Rabu (16/11/2016). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad ikut menyampaikan sikap Pemerintah Kota Batam saat pertemuan dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution yang juga Ketua Dewan Kawasan Nasional PBPB Batam, Jumat (25/11/2016) lalu.

Dikatakannya, pertemuan hari itu bukan lagi mencari masukan soal revisi PMK Nomor 148 tahun 2016. Tetapi juga sudah sampai pada pematangan konsep. Bahwa akan dilakukan penyesuaian tarif sewa lahan di Batam.

BLU-BP Batam mengajukan rencana bisnis anggaran soal tarif layanan, tidak melalui pembahasan dengan seluruh anggota dewan kawasan.

"Jadi kemarin itu pematangan konsep. Tim Teknis Dewan Kawasan sudah memformulasikan sejumlah hal, dan akan dilakukan penyesuaian UWTO. Tapi berapa angkanya belum bisa difinalkan saat itu. Belum ada keputusan," kata Amsakar, Minggu (27/11) malam.

Setelah rampung, selanjutnya tim teknis akan menyampaikan kepada semua anggota Dewan Kawasan formulasi angka yang diajukan.

Amsakar sendiri masih belum tahu, apakah pihaknya sebagai bagian dari anggota Dewan Kawasan PBPB Batam, akan diundang lagi dalam pertemuan itu.

"Kami sekarang masih menunggu. Apa akan diundang lagi. Tapi kami menangkap Pak Menko ingin masalah ini cepat clear. Mudah-mudahanlah dalam waktu dekat akan ada perubahan," harapnya.

Dari pertemuan Jumat itu, dikatakan Amsakar, dia menangkap banyak aspirasi terkait penyesuaian tarif sewa lahan di Batam.

"Menyimak penjelasan dari Menteri ATR (Agraria dan tata Ruang Publik) dan Pak Taba Iskandar (tim teknis Dewan Kawasan), disampaikan untuk perubahan dimungkinkan nggak dilakukan tarif yang sama dengan daerah lainnya," ujarnya.

Dasar penilaian itu, seperti disampaikan Taba Iskandar, masyarakat Batam sudah dibebankan kewajiban membayar kewajiban terkait tanah sampai tiga kali.

Halaman
12
Penulis: Dewi Haryati
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved