Gubernur Kepri Bongkar Kabinet

Fraksi Demokrat Plus dan PPP-PKS Tak Ikut Interpelasi. Ini Alasannya

Safaruddin Aluan dari Fraksi PPP-PKS mengatakan, sebagai partai pengusung, tidak etis bertentangan dengan pemerintah.

Fraksi Demokrat Plus dan PPP-PKS Tak Ikut Interpelasi. Ini Alasannya
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak berbincang dengan sejumlah inisiator hak interpelasi di Gedung DPRD Kepri, Dompak, Senin (28/11/2016). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - DPRD Kepri akhirnya sepakat melayangkan hak interpelasi atau hak bertanya kepada Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

Hak interpelasi ini untuk mempertanyakan kebijakan gubernur Kepri terkait pelantikan pejabat eselon yang mendadak, beberapa waktu lalu.

Hak interpelasi tersebut diusulkan lima dari enam fraksi DPRD dengan jumlah anggota yang menandatangani sebanyak 23 anggota dewan.

Adapun fraksi yang tidak menyetujui usulan interpelasi ini adalah Fraksi Demokrat Plus.

Namun belakangan, Fraksi PPP-PKS juga menarik kembali dukungan terhadap interpelasi tersebut.

Safaruddin Aluan dari Fraksi PPP-PKS mengatakan, sebagai partai pengusung, tidak etis bertentangan dengan pemerintah.

"Pelantikan kemarin memang sempat menimbulkan kericuhan. Namun demikian, Gubernur telah memperbaikinya. Maka dari itu, saya mempertanyakan mengapa kita tetap mengajukan hak interpelasi," tanya Aluan.

Mendapat pertanyaan tersebut, Taba mengatakan bahwa justru dengan interpelasi ini, Gubernur bisa memperbaiki tata kerja pemerintahannya.

"Ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ada aturan dalam menjalankan pemerintahan ini," kata Taba.

Kendati tidak didukung dua fraksi, jumlah fraksi mayoritas lebih dari cukup dari syarat minimal interpelasi, yaitu sepuluh anggota dewan dari dua fraksi.

Halaman
12
Penulis: Thom Limahekin
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved