Tolak Permintaan Gubernur, DPRD Bintan Tak Mau Anggarkan Honor Guru SMA/SMK. Ini Alasannya

Di UU itu kan sudah diatur semua mengenai pelimpahan kewenangan tenaga pengajar tingkat SMA/SMK, termasuk guru guru honorer

Tolak Permintaan Gubernur, DPRD Bintan Tak Mau Anggarkan Honor Guru SMA/SMK. Ini Alasannya
tribunbatam/aminuddin
Ketua DPRD Bintan Lamen Sarihi 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BINTAN - Ketua DPRD Bintan Lamen Sarihi menyatakan, DPRD tak boleh salah mengambil kebijakan, termasuk intensif atau gaji tenaga pengajar SMA honorer.

Kewenangan terkait gaji guru honorer adalah tangung jawab Pemprov Kepri.

Hal itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

UU itu sudah tegas mengatur pelimpahan wewenang, termasuk aturan penganggaran gaji atau insentif tenaga pengajar honorer

"Di UU itu kan sudah diatur semua mengenai pelimpahan kewenangan tenaga pengajar tingkat SMA/SMK, termasuk guru guru honorer. Di situ jelas kita dilarang menganggarkan karena kewenangangan sudah ada di provinsi," kata dia.

Hal itu ditegaskan Lamen terkait adanya surat gubernur Kepri ke kabupaten tertanggal 21 November 2016 yang mengatur penganggaran gaji honorer oleh kabupaten/kota.

Menurut Lamen, surat dimaksud lebih bersifat imbauan, bukan perintah.

"Itu kan bahasanya mengimbau. Kemarin, surat itu sudah kami bahas di Badan Anggaran DPRD Bintan. Sikap DPRD soal penganggaran menegaskan, belum bisa (menganggarkan), itu kewenangan provinsi" kata dia.

Bila Pemprov Kepri mendesak setiap kabupaten/kota untuk melakukan sharing dana untuk membayar gaji guru honor tingkat SMA sederajat, aturan yang ada harus direvisi dulu supaya pemerintah kabupaten/kota tidak berhadapan dengan hukum.

Penulis: Aminnudin
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved