Pencairan Dana Terkait Reklamasi Bekas Tambang di Tanjungpinang Menunggu Penilaian

Reklamasi lahan bekas tambang yang dilakukan beberapa perusahaan yang berizin menunggu proses penilaian

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Sekitar 45 persen lahan bekas tambang di Kota Tanjungpinang sudah direklamasi. Namun sampai kini, reklamasi yang dilakukan memang belum dinilai.

Sehingga belum ada pencairan dana reklamasi dari bank.

Kepala Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi Kota Tanjungpinang Adnan mengatakan, reklamasi lahan bekas tambang yang dilakukan beberapa perusahaan yang berizin menunggu proses penilaian.

"Sesuai atau tidak dengan rencana awal saat pengajuan," katanya..

Adapun reklamasi yang sudah dilakukan saat ini seperti penghijauan kembali, pembangunan perumahan, jalan dan lain-lain.

"Sekitar 45 persen. Kalau sudah dinilai barulah nantinya uang reklamasi bisa dicairkan dari BPR Bestari sesuai dengan pekerjaannya," katanya, Rabu (6/12).

Pencairan baru bisa dilaksanakan atas persetujuan dan tandatangan Wali Kota Tanjungpinang dan pimpinan perusahaan pertambangan yang bersangkutan.

Terkait tindak lanjut masalah reklamasi lahan pasca tambang di Kota Tanjungpinang ini, Adnan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi Kepri.

Karena menurut Dia, mulai 2017 masalah pertambangan merupakan kewenangan Pemprov Kepri.

"Nanti Pemprov Kepri yang akan bentuk tim penilai reklamasi itu. Karena sudah jadi wewenang mereka dan serah terima sudah kita lakukan Oktober lalu. Termasuk uang reklamasi yang di BPR Bestari," katanya.(*)

* Baca berita terkait di Harian TRIBUN BATAM edisi Kamis, 9 Desember 2016

Penulis:
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved