Alasan Defisit, Pemkab Minta Pemprov Bayar Honorer Guru SMA-SMK Bintan

Berdalih defisit, Pemkab Bintan meminta Pemprov Kepri bertanggung jawab membayar guru honorer SMA-SMK di tahun 2017

Alasan Defisit, Pemkab Minta Pemprov Bayar Honorer Guru SMA-SMK Bintan
net
Ilustrasi dana APBD

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BINTAN-Dewan Perwalilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan tetap pada komitmen awal, anggaran untuk membayar gaji honor guru guru SMA/SMK pada 2017 merupakan tanggungjawab Pemrov Kepri.

Sebelumnya, Ketua DPRD Bintan Lamen Sarihi mengatakan, berdasarakan rapat Banggar DPRD Bintan, tanggungjawab pembayaran intensif mengajar guru guru honorer Bintan tingkat SMA merupakan kewajiban Pemrov Kepri berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

"Di UU No 23/2014 itu kalau tidak salah kan sudah diatur semua mengenai pelimpahan kewenangan tenaga penjar tingkat SMA/SMK yang juga sudah termasuk guru guru honorer. Di situ jelas kita dilarang menganggarkannya sebab kewenangangan sudah ada di provinsi,"kata Lamen.

Komisi III DPRD Bintan, Minggu (11/12) kembali menyampaikan sikap keengganan mereka menganggarkan insentif guru honorer tersebut. Ada dua hal yang mendasari sikap itu. Pertama, UU No 23/2014 sudah jelas mengatur tata penganggaran gaji guru guru honor SMA. Artinya, pengganggaran khusus mereka adalah kewenangan provinsi.

Kedua, pertimbangan defisit anggaran. APBD Bintan 2017 yang sudah disahkan kemarin masih tetap dalam kondisi defisit. "Artinya jika dikembalikan pada kabupaten, maka kondisi defisit pada APBD 2017 akan semakin defisit atau terbebani,"katanya.

Sekadar diketahui, postur APBD Bintan masih dalam kondisi timpang. APBD masih dalam kondisi defisit dengan nilai cukup besar yakni Rp 77 miliar. Dengan kondisi itu, sulit kabupaten bergerak luas.

Maka itu, DPRD Bintan kata Hesty tetap enggan menganggarkan gaji tenaga guru honorer di sekolah sekolah di SMA.

Salah seorang guru honorer di Bintan Timur, Ani, mengatakan, dia sangat khawatir jika masalah kejelasan gaji honorer pada 2017 kedepan masih berlarut larut. Apalagi, tenggat pergantian kewenangan gaji mereka tidak lama lagi.

"Tinggal menghitung hari. Saya sangat berharap masalah gaji kami pada 2017 nanti sudah jelas. Kami sangat menantikan hal itu,"kata dia. (*) 

Penulis: Aminnudin
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved