Ketua DPRD: Sesmenko Melalui Suratnya Setuju Revisi Tarif Layanan UWT BP Batam

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan tim teknis sepakat untuk melakukan revisi tarif layanan UWT BP Batam

Ketua DPRD: Sesmenko Melalui Suratnya Setuju Revisi Tarif Layanan UWT BP Batam
TRIBUN/Iman Suryanto
Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Polemik seputar tarif Uang Wajib Tahunan (UWT) BP Batam sedikit lagi menemui titik terang.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengirim surat kepada seluruh anggota Dewan Kawasan.

Surat bernomor S-657/SES.M.EKON/12/2016 yang ditandatangani Sesmenko, Lukita Dinarsyah Tuwo berisikan usulan persetujuan tarif UWT tarif jasa kepelabuhan dan mekanisme pencabutan lahan.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan tim teknis sepakat untuk melakukan revisi tarif layanan UWT BP Batam.

Revisi ini ditujukan baik untuk alokasi baru maupun perpanjangan.

Adapun besaran persentasenya berbasis pada besaran tarif sebelum ditetapkannya Perka BP Batam no 19 tahun 2016.

"Saya sebagai ketua DPRD dan juga sebagai anggota Dewan Kawasan minta kepada BP Batam agar mematuhi sepenuhnya Keputusan Dewan Kawasan dan Team Teknis sebagaimana yang tercantum dalam surat Sesmenko no.S-657/SES.M.EKON/12/2016 tanggal 5 Desember 2016 yang lalu," jelas Jumaga di kantor DPRD Kepri, Kamis (15/12).

Lantas, berapa besaran kenaikan tarif UWT tersebut?

Jumaga mengatakan tim teknis juga sepakat memberikan kepastian tarif dengan menggunakan dasar perhitungan inflasi tahunan sebesar empat persen.

Dengan itu, besaran persentase kenaikan tarif UWT setiap tahun sebesar 4 persen dan maksimal 119 persen atau dibulatkan 120 persen untuk 20 tahun ke depan.

Angka tersebut didasarkan pada penghitungan inflasi tahunan nasional yang ditetapkan sebesar empat persen.(*)

* Baca berita terkait di Harian TRIBUN BATAM edisi Jumat, 16 Desember 2016

Penulis: Thom Limahekin
Editor: nandarson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help