Bantuan Rehab Rumah, Pemko Pinang Usulkan 800 Penerima. Surat Kepemilikan Jadi Kendala

Pemko Pinang memastikan merehab 600 rumah warga meski program Bedah Rumah RTLH tak ada lagi. Ini sumber dana rehabnya

Bantuan Rehab Rumah, Pemko Pinang Usulkan 800 Penerima. Surat Kepemilikan Jadi Kendala
Tribunbatam/M Ikhwan
Suryadi, Kepala Dinsos Tanjungpinang 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG-Meskipun 2017, Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tidak ada lagi, namun Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang memastikan akan merehab 600 rumah warga.

Program rehab rumah tersebut merupakan program Bantuan Stimulan Perumahan Sewadaya (BSPS) Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA).

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Tanjungpinang Surjadi menjelaskan saat ini pihaknya sudah menyodorkan 800 peserta dari semua kelurahan di Kota Tanjungpinang. Nantinya calon penerima tersebut akan dilakukan validasi oleh tim dari Kementrian PUPERA.

"Memang validasi perogram ini sangat ketat. Pemerima harus bisa menunjukkan bukti kepemilikan tanah," katanya, Selasa (20/12/2016).

Hal ini, katanya, menjadi kendala untuk masyarakat kawasan pesisir Kota Tanjungpinang. Karena sebagian dari mereka ada yang tidak memiliki surat kepemilikan tanah dan sebagian yang lain menyewa rumah hingga bertahun-tahun. Seperti di kawasan Tanjungunggat.

"Berbeda kalau program RTLH, meskipun menyewa boleh asalkan ada kesepakatan dengan pemilik. Selain itu mereka juga menimal harus tinggal disitu selama lima tahun," katanya.

Sebelumnya tahun 2016 ini, Pemko Tanjungpinang juga mendapatkan bantuan yang sama sebanyak 300 rumah. Jumah yang diterima Rumah Tangga Sasaran (RTS) ini memang beda-beda tergantung hasil survei. Bantuan diberikan berkisar dari Rp10-20 jutaan.

"Perbedaan tersebut terjadi karena kebutuhan rehab setiap rumah berbeda-beda. Untuk penghitungannya dilakukan tim verifikasi saat survei ke lapangan," katanya.

Namun, menurutnya, karena swadaya, bantuan yang diberikan ini diluar ongkos tukang. Pemko Tanjungpinang sebelumnya juga sempat berfikir ingin menganggarkan ongkos tukang,

namun karena bantuan tersebut intinya keswadayaan maka bila diberikan orangkos tukang, otomatis akan menghilangkan tujuan bantuan tersebut.

"Jadi memang ongkos tukang tidak ada. Jadi ongkos tungkangnya swadaya," katanya.

Namun khusus untuk pemilik rumah lanjut usia maka akan diberikan tambahan ongkos tukang sebanyak 15 persen dari jumlah bantuan yang diterima. Lansia di sini yakni orang yang sudah berumur 58 tahun ke atas. (*) 

Penulis: M Ikhwan
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help