Pemotongan Insentif Kesra Bikin Resah Pegawai di Anambas, Ini Besaran Insentifnya!

Sejumlah pegawai di Anambas mengeluhkan pemotongan insentif kesra. Mereka beralasan ini dan itu. Ini jawaban BKD dan ini besaran intensif normalnya

Pemotongan Insentif Kesra Bikin Resah Pegawai di Anambas, Ini Besaran Insentifnya!
Istimewa
ilustrasi 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS - Pemotongan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Anambas belakangan jadi pertanyaan.

Beberapa pegawai mempertanyakan besaran pemotongan tambahan penghasilan yang biasa diterima setiap bulan berdasarkan tahapan pelanggaran yang dilanggar oleh para abdi Negara tersebut.

"‎Curiga tidak, namun perlu juga mendapat penjelasan kemana lari dari pemotongan tambahan penghasilan itu," ujar Riki (bukan nama sebenarnya,red) salahseorang pegawai Rabu (21/12/2016).

Transparansi mengenai pemotongan tambahan penghasilan tersebut, menurutnya penting agar tidak ada persepsi yang keliru di masyarakat. Dirinya menjelaskan, pemotongan tambahan penghasilan dilihat berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai.

Ia mencontohkan, pemotongan tambahan penghasilan sebesar 2,5 persen diberikan kepada pegawai yang terbukti tidak mengikuti apel pagi tanpa alasan yang jelas dan sah. Pembuktian ini pun, dilihat dari laporan daftar hadir per bulan.

"‎Ini berlaku kelipatan. Kami tahu kalau pemotongan itu dikatakan lari ke kas daerah. Namun masuk kemana kami tidak tahu. Proses pemotongan pun, sebelumnya ada berita acara yang ditandatangani sebelum dibayarkan," ungkapnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Anambas Linda Maryati mengatakan, terdapat proses dalam pemotongan tambahan penghasilan.

Ia menjelaskan, pemotongan tambahan penghasilan tidak diajukan saat proses pencairan. Hal ini pun menurutnya dikoordinasikan antara SKPD masing-masing dengan bagian keuangan.

"Yang tidak dicairkan itu dananya di kas daerah. Yang terkena itu tidak diajukan," ujarnya. Badan Kepegawaian Daerah pun menurutnya akan mengeluarkan surat

yang nantinya akan ditandatangani oleh asisten bila proses pemotongan tambahan penghasilan berasal dari inspeksi mendadak (sidak) terhadap Aparatur Sipil Negara.

Bobot pelanggaran disiplin jam kerja, telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas nomor 30 tahun 2015. Bobot pemotongan tambahan penghasilan bervariasi mulau lima persen hingga 100 persen.

Seperti diketahui, besaran tambahan penghasilan (kesra) untuk pejabat eselon II di Anambas mencapai Rp 16 juta. Adapun untuk eselon IIIa mencapai Rp 13,5 juta dan eselon IIIb mencapai Rp 9,8 juta serta pegawai eselon IV mencapai Rp 5,5 juta.

"BKD mengawasi pada waktu-waktu tertentu. Pengawasan langsung tentunya berada di atasan. Artinya, ada jenjang dalam memberikan sanksi," ungkapnya. (*) 

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved