Karyawan PLN Batam Ancam Mogok Kerja, DPRD: Apa Urusannya dengan Tarif Listrik?

Terkait rencana mogok kerja itu, Rudi menilai, permasalahan sebenarnya di internal PLN Batam sendiri dan tidak ada hubungannya dengan tarif listrik

Karyawan PLN Batam Ancam Mogok Kerja, DPRD: Apa Urusannya dengan Tarif Listrik?
Tribunnews Batam/Ane
Ratusan buruh FSPMI gelar demo di depan kantor PLN Batam, beberapa waktu lalu. 

Laporan Tribunnews Batam, Dewi Haryati

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Rencana mogok kerja ratusan karyawan PLN Batam Januari mendatang, ditanggapi anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Rudi Chua.

Rudi meminta manajemen PLN Batam tidak menggunakan karyawannya --baik secara langsung maupun tidak langsung-- yang kesannya memaksa DPRD Provinsi Kepri untuk menyetujui usulan penyesuaian tarif listrik yang dimintakan PLN Batam.

Terkait rencana mogok kerja itu, Rudi menilai, permasalahan sebenarnya di internal PLN Batam sendiri dan tidak ada hubungannya dengan tarif listrik yang sedang dibahas.

Itu sebabnya, Rudi meminta agar hal ini bisa segera diselesaikan secara internal.

Jangan sampai masalah tersebut menjadi blunder.

"Adanya pemberitaan rencana mogok kerja karyawan PLN, ini kan jelas memperkeruh suasana. Semestinya ini bisa diselesaikan secara internal oleh PLN sendiri," kata Rudi, Selasa (27/12/2016).

Dikatakan dia, mogok kerja, demo, memang merupakan hak warga negara Indonesia yang dijamin di dalam Undang-undang.

Kendati begitu, tetap harus dilihat konteksnya. Jangan sampai ada indikasi yang mengarah pada melakukan segala macam cara, demi mendesak usulan kenaikan tarif listrik PLN Batam segera disetujui.

Rudi menegaskan, soal penyesuaian tarif listrik PLN Batam, saat ini masih dalam pembahasan bersama DPRD Provinsi Kepri, Pemerintah Provinsi Kepri dan PLN Batam.

Pihaknya tidak bisa semena-mena memutuskan soal kenaikan tarif listrik ini mengingat hal itu juga menyangkut kehidupan orang banyak.

"Sekarang masih dalam pembahasan, belum selesai," ujarnya.

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto juga menilai rencana mogok kerja itu tidak ada hubungannya dengan penyesuaian tarif listrik PLN Batam.

"Korelasinya apa? Karyawan itu mogok biasanya karena gaji atau karena fasilitasnya tidak terpenuhi. Kalau tarif listrik ini kan menyangkut kepentingan publik," kata Nuryanto.

Dia menilai, dalam kondisi seperti ini, sikap karyawan PLN Batam untuk melakukan mogok kerja kurang bijak.

Nuryanto berharap manajemen PLN bisa mengambil langkah-langkah yang mengikuti prosedur dan aturan main yang ada.

Diberitakan sebelumnya, mandeknya pembahasan usulan penyesuaian tarif listrik PLN Batam ikut meresahkan para pegawai PLN Batam.

Mereka yang bekerja dari sisi pelayanan hingga teknisi akan melakukan mogok kerja seandainya usulan penyesuaian tarif tak kunjung disetujui DPRD Provinsi Kepri.

"Kami sebagai pengurus serikat pekerja mewakili pegawai yang berjumlah 480 orang akan melakukan mogok kerja Januari nanti. Ini menyusul statement manajemen PLN Batam mengenai penyesuaian tarif," kata Sekretaris Jenderal SP PLN Batam, Bukti Panggabean.

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved