Begini Langkah-Langkah Strategis Antisipasi Serbuan TKA versi Ketua Kadin Batam

Membanjirnya TKA ke Indonesia, khususnya ke Batam seiring dengan diberlakukannya MEA harus diantisipasi pemerintah dengan langka serius.

Begini Langkah-Langkah Strategis Antisipasi Serbuan TKA versi Ketua Kadin Batam
Tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok yang bekerja di proyek Fantasy Island, Pulau Manis, Belakangpadang, saat disidak oleh Kantor Imigrasi, Kamis (27/10/2016). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- ‎Membanjirnya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia, khususnya ke Batam seiring dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) harus diantisipasi pemerintah dengan langkah serius.

Pemerintah, harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) agar masyarakat dapat bersaing dengan para pekerja asing.

Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk, dalam rilis yang diterima Tribun Batam, Rabu (4/1/2017).

Ia mengatakan, ‎pemerintah harus lebih serius dan fokus meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia.

Diantaranya melalui kegiatan pelatihan kompetensi ketenagakerjaan di Batam, pengadaan balai latihan ketenagakerjaan di Batam harus segera direalisasikan, sebab sudah terlalu lama fakum.

Ia mengatakan, Dinas Ketenagakerjaan Batam harus membuat program kerja strategis yang mampu meningkatkan kemampuan para tenaga kerja, agar para tenaga kerja di Batam tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja asing.

‎Jika hal itu tidak dilakukan, maka pekerja kita akan semakin tertinggal dengan pekerja asing.

"‎Pemerintah Batam saat ini belum maksimal menjalankan pelatihan ketenagakerjaan. Bahkan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi sumber daya manusia harusnya ada kerjasama antar Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Pendidikan Kota Batam, sehingga lulusan anak didik bisa langsung diterima sesuai dengan kebutuhan dunia usaha," ucap Jadi Rajagukguk.

Namun demikian pada era keterbukaan saat ini, masuknya tenga kerja asing (TKA) untuk bekerja di Indonesia khususnya di Batam tidak dapat dihindari, sama saja ada puluhan ribu tenaga kerja asal Indonesia yang diberi kesempatan bekerja di luar negeri pada berbagai profesi.

"Mereka yang ketahuan masuk ke negara lain tanpa melalui jalur resmi langsung dideportasi ke Indonesia, bahkan banyak diantaranya diproses hukum sebelum dideportasi. Karena itu untuk menghindari tuduhan miring kepada pemerintah yang dianggap kecolongan terkait isu maraknya TKA asal tiongkok, pemerintah juga diminta bertindak tegas," ucapnya.

Masuknya TKA asal tiongkok baik melalui jalur resmi atau masuk secara ilegal, tetap merupakan tanggung jawab pemerintah. Sedangkan terhadap perusahaan yang memperkerjakan Kadin Batam akan merekomendasikan agar diberi sanksi sesuai ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenakerjaan.

Selain itu, dalam rangka melindungi tenaga kerja dalam negeri (TKDN) Kadin Batam akan mengusulkan agar dibentuk Satuan Tugas Ketenagakerjaan (SATGAS NAKER) yang terdiri dari berbagai unsur.

Mulai dari pemerintah kota Batam, imigrasi, kepolisian, Kadin Batam, dan serikat pekerja/buruh. Tugas Satnas Naker ini secara intens memantau kedatangan TKA ke Batam, terutama mereka yang kerja di badan usaha dengan tidak mengantongi dokumen resmi.

Salah satu langah antisipasi yang dilakukan yakni menguatkan koordinasi dengan pemilik badan usaha termasuk meminta kerjasama dan koordinasi dengan imigrasi dan pengamanan aparat penegak hukum di jalur pintu-pintu masuk baik pelabuhan maupun airport.

Menurutnya, terkait investor asing yang masuk ke Batam bisa di check berapa banyak membutuhkan pekerja lokal dan pekerja asing, dan biasanya perusahaan tersebut telah mencantumkan dan mengajukan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) kepada pemerintah sewaktu mengurus perijinan.

Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 40 Tahun 2012 sudah diatur juga tentang jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki tenaga kerja asing sebagai upaya antisipasi globalisasi sektor jasa dan sektor lainnya.

Dari segi kompetensi juga tenga kerja asing harus memliki standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat. Jika tidak memiliki sertifikat, mereka harus membuktikan mempunyai pengalaman kerja salama lima tahun dalam bidang yang diajukan, tanpa itu tidak bisa masuk untuk bekerja di Indonesia.

Solusi lain dalam mengantisipasi tenaga kerja asing, setiap TKA harus mempu berbahasa Indonesia yang menjadi salah satu persyaratannya, atau menaikan retribusi tenaga kerja asing dari 100 dolar AS pertenaga kerja asing perbulannya menjadi 200 dolar AS.

Tinggal mengubah PP Nomor : 65 Tahun 2012 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian tenaga kerja dan transmigrasi. Ini tugas kita semua untuk membuat standarisasi sekaligus sebagai filter mendukung dan melindungi tenaga kerja dalam negeri.(*/ane)

Penulis: Anne Maria
Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help