Belum Jelas Pelantikan, SKPD Pemko Tanjungpinang Terancam Lumpuh

Belum jelas pelantikan pejabat, SKPD Pemko Tanjungpinang terancam lumpuh. Ini jawaban Sekda Riono!

Belum Jelas Pelantikan, SKPD Pemko Tanjungpinang Terancam Lumpuh
Istimewa
Ilustrasi 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG- Sampai saat ini, pelantikan pejabat eselon di lingkungan Pemko Tanjungpinang sesuai dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru belum dilakukan. Padahal tahun 2017 sudah berjalan hampir sepekan.

Kondisi ini, membuat kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terancam lumpuh. Tak bisa mengeluarkan uang dan membuat kegiatan.

Pasalnya, pejabat SKPD tersandra oleh jabatan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) lama. Sementara 2017 seharusnya sudah menggunkan SOTK atau OPD baru dengan nomenklatur dinas yang baru pula.

Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Riono mengatakan sebenarnya, penempatan pejabat eselon sudah selesai dibahas. Namun Pemko belum bisa melakukan pelantikan karena menunggu rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Kalau tidak koordinasi bisa kena sangsinya berupa taguran bahkan pembatalan. Ini yang kita takutkan. Jadi sekarang tinggal menunggu rekomendasi KASN. Kemudian pembahasan bersama pimpinan," katanya, Kamis (5/1/2017).

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang Maskur Tilawahyu meminta Pemko Tanjungpinang segera mengatasi kondisi ini secepatnya. Diantaranya melakukan upaya jemput bola. Sehingga kegiatan, kebijakan SKPD bisa dijalankan.

"Saat ini mereka (SKPD) susah melakukan kewajiban. Mereka belum dilantik. Nomenklatur berubah. Jadi tak bisa buat kebijakan. Apalagi terkait masalah keuangan. Tidak ada yang berani ngeluarkan uang," katanya.

Dia menyarankan, Pemko Tanjungpinang untuk segera mendatangi KASN. Bila perlu "menongkrongi"-nya untuk mendapatkan rekomendasi yang dibutuhkan.

"Jangan hanya menunggu. Jadi lambat. Masa kita kalah sama provinsi. Padahal provinsi belum punya APBD 2017, pelantikan sudah dilakukan. Pemko APBD 2017 sudah disahkan, pelantikan belum," katanya.

Menurutnya, informasi yang dia dapat dari sumber KASN sampai saat ini pihak KASN belum menerima surat dari Pemko Tanjungpinang. Itu artinya Pemko Tanjungpinang yang kemungkinan telat memasukkan surat ke KASN.

"Pelayanan masyarakat tak boleh terhenti. Makanya harus cepat. Kalau sudah dilantik anggaran rutinkan bisa digunakan," katanya.

Bahkan karena belum ada pelantikan, katanya, kepala dinas, badan dan lainnya tidak bisa menandatangani surat menyurat. Karena dalam SOTK baru, banyak yang berubah nomenklatur.

"Artinya uang tidak bisa dikeluarkan untuk kegiatan. Jangankan kepala dinas posisi sekda saja harus dikukuhkan kembali," katanya. (*)

Penulis: M Ikhwan
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved