Balada Penambang Pasir di Bintan

Tambang Beroperasi Tanpa Izin, Pemkab Klaim Kehilangan Pendapatan Rp 5,8 M per Tahun

Beroperasi tanpa izin, Pemkab Bintan mengklaim kehilangan pendapatan retribusi galian C setahun hingga Rp 5,8 miliar

Tambang Beroperasi Tanpa Izin, Pemkab Klaim Kehilangan Pendapatan Rp 5,8 M per Tahun
tribunbatam/aminnudin
Suasana pertambangan pasir di Galang Batang, Kabupaten Bintan 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BINTAN-Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Bintan pernah mengungkapkan, jika dikalkulasikan nilai kerugian bisnis tambing pasir rakyat tak berizin ditaksir mencapai Rp 5,8 miliar per tahun. Uang sebanyak itu melayang begitu saja sebab tak bisa diklaim oleh daerah karena tak memiliki izin resmi.

"Ada 5,8 miliar, itu diakibatkan aktifitas tersebut tak menyetor pajak galian. Dari puluhan aktifitas, hanya ada dua perusaaan yang membayar pajak galian, mereka adalah perusahaan terdata,"kata Adi Prihantara, Kadis DPPKD Bintan, yang per 28 Desember 2016 kemarin digeser menjabat Asisten Administrasi Umum Pada Sekretariat Daerah Bintan.

Pertanyaannya adalah, apakah para pelaku di bisnis itu memang tak mau mengurus izin? Apakah mereka lebih senang bermain remang remang sehingga dicap ilegal? Atau bisnis pola demikian lebih menguntungkan?

Jay (50), pengelola tambang pasir rakyat di Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang mengungkapkan hal berbeda. Menurutnya, sejak 2013 lalu dia berkali kali mengurus surat izin agar tambang pasir yang dia kelola mendapatkan status resmi. Namun entah mengapa, izin itu tak kunjung keluar hingga hari ini. “Sudah sejak 2013, kita urus dan masukan, tapi tak bisa bisa. Kalau sekarang malah tak bisa lagi, capek ngurusnya,”kata dia.

Dari sejumlah izin yang mereka masukan bersama pelaku tambang pasir rakyat yang lain, hingga akhir 2016, hanya dua izin resmi dikeluarkan lembaga terkait di bidang galian pasir. Salah satunya diberikan kepada PT Tri Panorama Setia, perusahaan galian pasir yang tak jauh dari tempat mereka beroperasi. Perusahaan itu didukung sumberdaya tenaga, dan peralatan alat berat yang lebih mumpuni.

Meski tak mendapatkan surat izin, para pelaku merasa tetap harus melanjutkan operasi mereka. Sebab, sejak awal, sumber nafkah ada di situ. Sebenarnya, dengan izin resmi, menurut mereka, cakupan pengiriman pasir bisa lebih luas hingga ke Batam.

Bisnis pasir rakyat kata Jay tak sesederhana di permukaan. Bisnis itu mulai memasuki masa senja kala. Permintaan pasir meningkat signifikan, namun stok pasir makin terbatas. Lahan eksploitasi pun semakin terbatas, akibatnya para pekerja mengeruk yang itu itu saja. Memperluas cakupan eksploitasi tak mungkin, sebab harus berhadapan dengan penambang lain, bisa terjadi konflik interest antar sesama penambang. Mau tak mau itu saja yang terus dieksploitasi, meski resikonya kolam galian pun makin dalam.

Dalam satu lori, para pengelola bisa mensuplay tiga hingga empat kubik. Per lori pasir dihargai Rp 170 ribu, hingga Rp 180 ribu, tergantung besar kecilnya apsir yang dimuat. Para penambang seyogyanya harus memenuhi permintaan 20 hingga 40 lori per hari, namun kadang kala tak bisa dipenuhi akibat stok pasir yang dikeruk kurang mencukupi. Para pekerja bisa saja memeras keringat hingga malam, namun jika stok pasir kurang memenuhi, permintaan pun tak bisa dipenuhi.

Permintaan itu paling tinggi datang dari Tanjungpinang dan Kijang yang selanjutnya dipasarkan lagi melaui sistem eceran, atau ada yang langsung pesan sendiri. Permintaan pasir meningkat signifikan disebabkan permintaan pembuatan rumah atau bangunan.

Jika dikalkulasikan, dari aktifitas penambangan pasir liar, para pekerja tambang bisa mendapatkan pendapatan bersih Rp 45 ribu hingga Rp 50 ribu setelah dipotong dengan biaya operasional seperti solar. Duit itulah yang dipakai untuk mengepulkan dapur setiap hari.

Model perhitungan menggunakan sistem bagi hasil. Masing masing pengelola bisa menerapkan sistem bagi hasil sendiri tergantung kesepakatan.

Namun satu hal yang pasti, duit itu diperoleh melalui pertaruhan hidp para pekerja dengan kubangan maut yang melingkupi mereka. Sampai kapan ini berlanjut? (*)

Penulis: Aminnudin
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved