Maling Digebuki Massa di Pendawa Batam

Warga Buliang Demo, Paripurna DPRD Batam Terpaksa Dihentikan. Ini Perasaan Wako Soal Kasus Ini

Akibat demo warga, Wali Kota Batam Rudi dan sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam terpaksa menghentikan sidang paripurna di DPRD.

Warga Buliang Demo, Paripurna DPRD Batam Terpaksa Dihentikan. Ini Perasaan Wako Soal Kasus Ini
tribunnews batam/dewi haryati
Puluhan warga Pandawa, Batuaji, Batam, berunjuk rasa di depan Kantor Pemko Batam, di Batam Center, Kamis (5/1/2016) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Ada tiga tuntutan yang disampaikan puluhan warga mengatasnamakan Forum RT/RW Kelurahan Buliang Kecamatan Batuaji Kota Batam dalam aksi solidaritasnya, Kamis (5/1/2016) di depan Gedung Pemko Batam.

Pertama, mendesak Pemko Batam membuat payung hukum tupoksi RT/RW dalam menjalankan tugasnya.

Kedua, mendesak Pemko Batam untuk memberikan bantuan hukum jika perangkat RT/RW terjadi permasalahan hukum akibat dari tugas-tugasnya.

Ketiga, mendesak Pemko Batam untuk membuat SOP terhadap wilayah kerja RT/RW agar tidak bermasalah secara hukum.

Akibat aksi ini, Wali Kota Batam Rudi dan sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam terpaksa menghentikan sidang paripurna di DPRD yang sedang berlangsung pagi itu.

Didampingi Waka Polresta Barelang, AKPB Hengky, Wali Kota Batam, anggota dewan bertemu langsung dengan perwakilan Forum RT/RW tersebut di ruang lantai 1 Pemko Batam.

Gultom, seorang perwakilan RT di Batuaji mengatakan, masyarakat sudah tidak tahan lagi dengan banyaknya kasus kejahatan di daerah Batuaji.

Mereka sudah pesimistis dengan kinerja pihak kepolisian.

Kejadian yang menewaskan dua pemuda tersebut, salah satu akibat dari rasa tidak tahan masyarakat terhadap banyaknya pencurian yang tidak terungkap di Batuaji.

"Kami sudah nggak tahan lagi. Ini sudah terpendam lama. Mohon ditingkatkan lagi buser, razia. Dapat satu pelakunya dirangkaikan dengan kejadian sebelumnya," kata Gultom.

Sementara itu, Wali Kota Batam, Rudi mengatakan, memahami perasaan warga atas kejadian amuk massa itu lebih karena emosi. Namun hukum tetaplah hukum.

"Hukum tidak melihat kesana. Tapi kita akan cari jalan terbaik. Untuk bantuan hukum resmi mungkin tidak bisa dilakukan. Tapi saya, dprd akan berupaya yang terbaik. Saya sudah minta camat dudukkan masalah ini," kata Rudi sembari mengingatkan perangkat RT/RW untuk menjalankan wajib lapor 1x24 jam bagi warga baru di tempatnya. (*)

Penulis: Dewi Haryati
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved