Gubernur Minta Kepala Dinas Tidak Keluar Kota Sebelum Pembahasan APBD 2017 Selesai

Penandatanganan berlangsung dalam sebuah rapat paripurna di Kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak Tanjungpinang, Kamis (12/1/2017).

Gubernur Minta Kepala Dinas Tidak Keluar Kota Sebelum Pembahasan APBD 2017 Selesai
Humas Pemprov Kepri
Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Kamis (1/9/2016) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Pemprov Kepri dan DPRD Kepri sepakat menandatangani MoU KUA PPAS 2017.

Penandatanganan berlangsung dalam sebuah rapat paripurna di Kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak Tanjungpinang, Kamis (12/1/2017).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan dihadiri Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

"Dengan ini nilai APBD Kepri 2017 sebesar Rp 3,360 triliun," ungkap Jumaga sebelum menandatangani MOU tersebut.

Ketua DPRD Kepri itu kemudian meminta Gubernur Kepri untuk menerbitkan pedoman penyusunan anggaran sementara.

Dia mengharapkan Pemprov Kepri bisa bekerja sama dengan baik dalam pembahasan APBD Kepri 2017 selanjutnya.

"Kami akan melaksanakan permintaan DPRD Kepri ini. Kami siap membangun koordinasi dan komunikasi demi kelancaran pembahasan anggaran," kata Nurdin.

Gubernur Kepri langsung memerintahkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kepri untuk aktif membahas APBD bersama mitra kerjanya di DPRD Kepri.

"Saya minta supaya setiap kepala OPD berada di tempat dan tidak keluar daerah sebelum pembahasan APBD berakhir," tegas Nurdin. (*)

* Baca berita terkait di Harian TRIBUN BATAM edisi Jumat, 13 Januari 2017

Penulis: Thom Limahekin
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved