Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan Bebas Visa Bagi Negara Cina

Anggota Komisi III DPR Adies Kadir meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa bagi negara Cina.

Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan Bebas Visa Bagi Negara Cina
Tribun Timur/Hamdan Soeharto
Ilustrasi. Imigrasi Kelas III Kota Palopo mengamankan warga negara asing asal Tiongkok, Zeng Jinmao, karena menjual barang dagangannya di Pasar Sentral Palopo, Jumat (25/11/2016). Ia menyalahi penggunaan visa kunjungan. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Adies Kadir meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa bagi negara Cina.

Diduga, kebijakan bebas visa tersebut berdampak banyaknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal ke Indonesia.

Adies mempertanyakan apakah‎ pemerintah sudah menghitung manfaat dari kebijakan bebas visa itu.

"Kalau untuk kebaikan bangsa, kami komisi III DPR mendukung, tapi kalau banyak mudaratnya harus dievaluasi, khusus untuk Cina," kata Adies saat rapat dengan Menkumham Yasonna Laolydi ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Politikus Golkar juga mempertanyakan langkah Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham dalam menangani persoalan TKA ilegal tersebut.

Selain itu, Adies bertanya cara TKA ilegal masuk ke Indonesia.

"Kami mohon penjelasannya pak, bagaimana ini bisa terjadi?" ujarnya

Sementara Menkumham Yasonna Laoly mengaku telah menggelar rapat dengan Menkopolhukkam Wiranto mengenai kebijakan bebas visa.

"Kebebasan visa sedang diteliti manfaatnya dan mudharatnya.  Kalau pariwisata kita dorong travel agent to travel agent," kata Yasonna. (tribunnews.com)

Editor: Sri Murni
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved