APBD 2017 Masih Defisit. Rudi Akan Mempercepat Persetujuan Gubernur Agar Honorer Cepat Gajian

Kami paham kendala yang terjadi. Namun kalau direncanakan lebih matang dan baik, tentunya tak ada keterlambatan APBD Kota Batam 2017

APBD 2017 Masih Defisit. Rudi Akan Mempercepat Persetujuan Gubernur Agar Honorer Cepat Gajian
Humas Pemko Batam
Wali Kota Batam Rudi, disaksikan unsur pimpinan DPRD Batam, menandatangani nota RAPBD Kota Batam 2017 setelah disahkan oleh DPRD Batam dalam rapat paripurna, Jumat (20/1/2017). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Batam 2017 mulus disahkan dalam rapat paripurna, Jumat (20/1/2017) di Gedung DPRD Kota Batam.

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam yang juga Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Zainal Abidin mengatakan, APBD merupakan instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Zainal berharap ke depannya, penyampaian nota anggaran bisa lebih tepat waktu agar tidak terlambat lagi seperti tahun ini.

"Kami paham kendala yang terjadi. Namun kalau direncanakan lebih matang dan baik, tentunya tak ada keterlambatan APBD Kota Batam 2017," ujar Zainal.

Dia mengurai permasalahan keterlambatan itu, lantaran tim banggar dan TAPD baru dapat melakukan pembahasan KUA PPAS APBD Kota Batam 2017 pada 28 November 2016 kemarin.

Zainal memberi catatan penting saat penyampaiannya.

Pertama, berkaitan dengan sistem anggaran yang berlaku pada RAPBD menggunakan pola anggaran berimbang.

Apabila terjadi celah defisit akan ditutup dengan pembiayaan netto.

Kedua, karena keterlambatan pengesahan RAPBD itu, dia meminta Pemko Batam segera berkoordinasi dengan Gubernur Kepri, sehingga Perda APBD Kota Batam 2017 dapat dilakukan secepat mungkin.

APBD Kota Batam 2017 sebesar Rp 2,44 triliun. Belanja daerah sebesar Rp 2,5 triliun sehingga terjadi defisit sebesar Rp105,2 miliar.

Untuk pembiayaan daerah, penerimaan ditargetkan sebesar Rp 108,26 miliar. Sedangkan pengeluaran sebesar Rp 3 miliar.

Pembiayaan netto dari sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan sebesar Rp 105,2 miliar.

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1,16 triliun, dana perimbangan sebesar Rp 1,004 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah sejumlah Rp 278,4 juta.

Wali Kota Batam, Rudi mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Kepri secepatnya, paling lambat 14 hari.

"Masih harus dievaluasi gubernur dulu, baru setelah itu cair. Kalau untuk gaji PNS kan sudah jalan, gaji honorer ini yang belum. Kita tunggulah. Kami harapkan bisa secepatnya," kata Rudi.

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help