TribunBatam/

Karut Marut Lahan di Batam

Lahan yang Sudah Dicabut, Bila Ingin Dapatkan Lagi, Pemilik Lahan harus Lakukan Ini

Perka ini merupakan perubahan atas Perka Nomor 19/2016 tentang tarif layanan BP Batam, yang menuai kontroversi.

Lahan yang Sudah Dicabut, Bila Ingin Dapatkan Lagi, Pemilik Lahan harus Lakukan Ini
tribunnews Video/Hadi Maulana
Kepala BP Batam Hatanto Reksodiputro memberi keterangan usai menggelar Kofrensi Pers. Tribun/Lana 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 1/2017 telah ditandatangani oleh Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro.

Perka ini merupakan perubahan atas Perka Nomor 19/2016 tentang tarif layanan BP Batam, yang menuai kontroversi.

Apa yang baru dalam Perka tersebut?

Terdapat beberapa pasal yang dihapus.

Dalam pasal 1 Perka Nomor 1 tahun 2017 disebutkan, mengubah ketentuan dalam Bab I pasal 1 butir 6,20,21,23,24,25,27,28, sampai dengan 39,41,42 dan 43.

Pasal 2 mengubah ketentuan di Bab I pasal 2.

Selain itu, juga ada penguatan soal lahan-lahan yang pengalokasiannya dibatalkan karena penerima alokasi lahan tidak memenuhi kondisi sesuai dengan ketentuan dalam surat perjanjian (SPJ).

Apabila pemohon diberi kesempatan untuk mendapatkan kembali lahan yang pernah dialokasikan kepadanya, dikenakan tarif layanan alokasi lahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1

Peraturan. Hal itu diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf b.

"Untuk lahan yang pengalokasiannya dibatalkan, apabila diberi kesempatan untuk mendapatkan kembali lahan yang pernah dialokasikan kepadanya dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. Berarti itu dikenakan tarif untuk alokasi lahan 30 tahun (alokasi lahan baru)," kata Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro.

Halaman
12
Penulis: Dewi Haryati
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help