Terkait APBD Batam, Gubernur Beri Tiga Catatan. Paling Penting Nomor Dua

Hanya saja, ditekankan Rudi, rekomendasi yang disampaikan Gubernur itu sudah diikuti dan sudah diserahkan lagi pihaknya ke DPRD Kota Batam.

Terkait APBD Batam, Gubernur Beri Tiga Catatan. Paling Penting Nomor Dua
Humas Pemko Batam
Wali Kota Batam Rudi, disaksikan unsur pimpinan DPRD Batam, menandatangani nota RAPBD Kota Batam 2017 setelah disahkan oleh DPRD Batam dalam rapat paripurna, Jumat (20/1/2017). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Setelah mempelajari Ranperda APBD 2017 Kota Batam, Gubernur Kepri memberikan tiga catatan untuk diperhatikan Walikota Batam.

Hal itu disampaikan Wali Kota Batam, Rudi, Jumat (27/1) usai rapat OPD di lantai IV Pemko Batam.

"Kamikan minta rekomendasi dengan provinsi kemarin. Sudah balik itu ke kami. Ada beberapa catatan atau rekomendasi," kata Rudi.

Rudi mengaku tak ingat rincian rekomendasi itu.

Hanya saja, ditekankan Rudi, rekomendasi yang disampaikan Gubernur itu sudah diikuti dan sudah diserahkan lagi pihaknya ke DPRD Kota Batam.

"Sudah kami bawa ke DPRD. Dari laporan Kabag Keuangan, nggak ada permasalahan di DPRD," ujar dia.

Dengan begitu, Rudi berharap Ranperda tersebut bisa segera berlaku menjadi Perda.

Menurut Kabag Humas dan Protokol Pemko Batam, Ardiwinata, tiga rekomendasi Gubernur itu bukan menyangkut hal krusial dan tidak mengubah sraft APBD.

Catatan itu hanya menyangkut hal-hal teknis, seperti kode rekening bank yang harus disesuaikan dengan penganggaran.

"Ada perubahan-perubahan rekening berkaitan dengan akuntabilitas dan itu sudah kita sesuaikan," ujar Ardi menambahkan.

Catatan kedua, Gubernur juga merekomendasikan untuk pengurangan perjalanan dinas pada 2017 ini. Ada beberapa perjalanan dinas yang diefisienkan.

Rekomendasi ketiga, Gubernur menekankan agar anggaran yang didapat dari BLUD diperuntukkan untuk BLUD itu sendiri.

"Untuk BLUD selama ini memang sudah kita lakukan sesuai yang disarankan," ujar Ardi.

Pria yang akrab disapa Ardi menambahkan, pihaknya sudah melakukan penyesuaian terhadap rekomendasi tersebut, dan sudah ditandatangani bersama antara Pemko Batam dan DPRD Kota Batam.

"Setelah ditandatangani bersama dewan, nanti diserahkan lagi ke gubernur. Paling cepat satu hari, paling lama seminggu keputusannya. Kalau sudah tak ada masalah lagi, baru berlaku jadi Perda," ujarnya.

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved