Karimun KEK! Hanya Barang Produksi yang Bebas Pajak, Ini Penjelasan Bea Cukai Kanwil Kepri

Karimun KEK, hanya barang produksi yang bebas pajak. Ini penjelasan Bea Cukai

Karimun KEK! Hanya Barang Produksi yang Bebas Pajak, Ini Penjelasan Bea Cukai Kanwil Kepri
tribunbatam/elhadif putra
Wabup Karimun Anwar Hasyim menghadiri rapat kordinasi KEK di Kemenko Perekonomian Jakarta 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, KARIMUN - Setelah beberapa kawasan yang diajukan, akhirnya pemerintah pusat menyetujui Pulau Asam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Karimun.

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Karimun, Cendra Nawazir menjelaskan jika KEK sangat mirip dengan kawasan FTZ. Namun pengelolaan KEK langsung dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dan tanpa campur tangan BP Kawasan.

"Barang-barang yang masuk untuk peoduksi juga tidak kena pajak. Jadi kawasan diawasi oleh Bea dan Cukai. Seolah-olah ada pagar pembatas yang tidak terlihat di KEK," kata Cendra, Selasa (31/1/2017).

Selain itu perbedaan FTZ dan KEK terletak pada barang-barang yang tidak dikenai pajak. Untuk wilayah FTZ atau yang biasa disebut kawasan bebas bahan-bahan pokok yang masuk juga tidak dikenai pajak. Sementara untuk KEK yang dibebaskan pajaknya hanyalah barang-barang produksi saja.

"Kalau bahan pokok di FTZ boleh," tutur Cendra.

Terpisah, Kabid Penindakan dan Saran Operasi (PSO) Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepri, Raden Evi Suhartantyo membenarkan pengawasan KEK Karimun dilakukan oleh Bea dan Cukai.

"Pengawasan KEK akan dilakukan oleh KPPBC TBK. Sama halnya dg pengawasan FTZ Karimun saat ini," kata Evi yang dihubungi melalui ponselnya. (*)

Penulis: Elhadif Putra
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help