Dianggap Mendeskriminasikan Manusia, Empat Negara Bagian Gugat Kebijakan Donald Trump

Massachusetts, New York, Virginia dan Washington serempak menggugat Keppres berisi larangan warga tujuh negara muslim masuk ke AS

Dianggap Mendeskriminasikan Manusia, Empat Negara Bagian Gugat Kebijakan Donald Trump
SAUL LOEB / AFP
Presiden AS Donald Trump 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BOSTON - Gugatan hukum terhadap keputusan presiden Presiden AS Donald Trump soal imigrasi semakin membesar setelah empat negara bagian mengajukan gugatan terhadap executive order atau keputusan presiden (Keppres) Trump soal pelarangan warga tujuh negara bermayoritas muslim masuk ke AS itu.

Massachusetts, New York, Virginia dan Washington serempak menggugat Keppres berisi larangan warga tujuh negara muslim masuk ke AS yang disebut Gedung Putih sebagai langkah penting dalam meningkatkan keamanan nasional.

Keempat negara bagian di AS itu menilai Keppres Trump itu melanggar kebebasan beragama yang dilindungi oleh konstitusi AS.

San Francisco menjadi kota pertama di AS yang membangkang terhadap Trump dengan menggugat arahan Presiden Trump agar pemerintah pusat menahan pencarian dana untuk kota-kota besar di AS yang menerapkan kebijakan suaka untuk imigran tak berdokumen resmi.

Dana pemerintah pusat itu dianggap para pejabat San Francisco justru membantu polisi dalam memaksa imigran bekerja sama melaporkan kejahatan.

Manuver hukum itu adalah serangkaian pembangkangan terhadap Keppres Presiden Trump yang memicu gelombang protes di berbagai kota besar AS di mana ribuan orang mengutuk kebijakan Trump itu sebagai diskriminatif.

Massachusetts menyebut Keppres Trump itu pelanggaran terhadap Amandemen Pertama Konstitusi AS yang melarang penyebutan atribut agama.

"Yang paling mendasar adalah kebijakan ini merupakan pelanggaran terhadap konstitusi," kata Jaksa Agung Massachusetts Maura Healey merujuk larangan sementara berkunjung ke AS untuk warga Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman selama 90 hari.

Keppres Trump itu juga melarang menampung pengungsi untuk 120 hari ke depan dan secara khusus pengungsi dari Suriah.

"Keputusan ini mendiskriminasi manusia karena didasarkan kepada agama mereka, keputusan ini mendiskriminasi manusia karena didasarkan kepada negara asalnya," kata Healey dalam jumpa pers di Boston yang juga dihadiri para pemimpin industri IT, layanan kesehatan dan pendidikan yang semuanya menyebut Keppres itu akan membatasi mereka dalam menarik dan mempekerjakan SDM-SDM sangat terdidik.

Halaman
12
Editor: Tri Indaryani
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help