Proses Hukum Kasus Ahok

DPR Akan Panggil BIN Terkait Informasi Transkrip Percakapan SBY

Parlemen akan mempertanyakan bagaimana caranya pihak Ahok bisa mendapatkan rekaman percakapan mantan Presiden SBY dengan Ma'ruf Amin.

DPR Akan Panggil BIN Terkait Informasi Transkrip Percakapan SBY
Kompas
Susilo Bambang Yudhoyono 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok semakin melebar.

Anggota Komisi I DPR RI Nurhayati Assegaf rencananya bakal memanggil Badan Intelejen Negara (BIN).

Alasannya, karena Basuki Tjahja Purnama (Ahok) bisa mendapatkan bukti rekaman komunikasi mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ma'ruf Amin.

"Ahok mengatakan ada rekaman, ini yang akan kita panggil BIN," ujar Nurhayati di komplek DPR/MPR, Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Parlemen akan mempertanyakan bagaimana caranya pihak Ahok bisa mendapatkan rekaman percakapan mantan Presiden SBY dengan Ma'ruf Amin.

Karena penyadapan tersebut menurut Nurhayati tidak bisa dilakukan tanpa bantuan intelijen.

"Kita tanyakan dari mana Ahok dapat rekaman," ungkap Nurhayati.

Politisi Demokrat itu menambahkan jika pihak Ahok merekam percakapan obrolan mantan Presiden SBY dengan Ma'ruf Amin, hal tersebut sudah melanggar aturan.

Dalam hal ini UU ITE yang melarang adanya penyadapan kecuali oleh lembaga negara.

"Kalau memang misalnya mereka merekam namanya itu ilegal dan itu bisa kena UU ITE," papar Nurhayati.

Nurhayati pun heran pihak Ahok bisa berani mendapatkan rekaman percakapan dua tokoh negara untuk dijadikan bukti.

"Ini tanggung jawab siapa kok orang bisa suka-suka menyadap apa lagi yang disadap itu mantan Presiden Republik Indonesia ke 6," kata Nurhayati.

Editor: Alfian Zainal
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved