Hakim Vonis Fadillah Dua Tahun Penjara, Kasus Korupsi Keduanya di RSUD Embung Fatimah Batam

Di kasus pertama, hakim menghukumnya 3 tahun 6 bulan. Pada kasus kedua, hakim menghukumnya 2 tahun penjara. Keduanya korupsi di RSUD Embung Fatimah!

Hakim Vonis Fadillah Dua Tahun Penjara, Kasus Korupsi Keduanya di RSUD Embung Fatimah Batam
tribunbatam/wahib waffa
Terdakwa kasus dugaan korupsi RSUD Embung Fatimah, Fadillah di sidang Pengadilan Tipikor, Kamis (5/1/2017) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM.TANJUNGPINANG- Vonis kedua Mantan Diretur RSUD Embung Fatimah Batam, Fadillah Ratna Dewi Malarangang jauh lebih ringan. Pada vonis anggaran 2011, dia divonis tiga tahun enam bulan. Kini vonis kasus kedua anggaran 2014 dari APBN, Fadillah majelis hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara.

Sidang yang dipimpin majelis hakim, Santonius Tambunan didampingi dua hakim anggota Corpioner dan Yon Effri, menyatakan terdakwa terbukti bersalah menyalahgunakan jabatannya dan melakukan korupsi secara bersama-sama serta menyalahgunakan kewenangan dan sarana yang ada untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain hingga menyebabkan kerugian negara.

Putusan yang dijatuhi majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Batam, Kadek Agus dan Triyanto yang menuntut terdakwa agar dihukum tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider delapan bulan kurungan.‎

"Sesuai dengan dakwaan subsider melanggar pasal 3 junto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.‎ Untuk itu atas perbuatannya yang telah terbukti selain menghukum terdakwa agar di hukum dua tahun penjara. Terdakwa juga di denda Rp 50 juta subsider lima bulan kurungan," ujar Santonius membacakaan vonis pada Selasa (31/1) di PN Tanjungpinang.

Ia pun tidak sendiri menerima putusan dalam kasus kedua ini. Ia bersama dengan Rafael Denis, Direktur PT Alexa Mandiri Utama, selaku pemenang tender.
Terdakwa yang didampingi penasehat hukum (PH) nya menyatakan pikir-pikir. Hal senada juga diucapkan JPU. Untuk itu majelis hakim pun memberikan waktu tujuh hari untuk menyampaikan pendapatnya apakah menerima putusan yang telah dibacakan.

Dakwaan JPU dalam sidang sebelumnya disebutkan bahwa terdakwa Fadillah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Rafael selaku pemenang tender, dianggap paling bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran pengadaan Alat Kedokteran kesehatan dan KB dari APBN 2014 sebesar Rp 19,6 miliar.

Sebab mereka bekerjasama untuk mengambil keuntungan pribadi dari proyek pengadaan Alkes RSUD yang bersumber dari negara tersebut.Tim penyidik bahkan sempat menyuratinya sebelum akhirnya ia menghubungi salah satu penyidik Kejari memberitahu bahwa ia sudah sampai di Batam guna memenuhi panggilan penyidik karena Rafael sempat kabur. Rafael sendiri telah terlebih dulu di vonis tiga tahun dan enam bulan penjara dan uang pengganti Rp 4,3 miliar. (*)

Penulis: Wahib Wafa
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help