Jika Pasar Induk Difungsikan Kembali Ternyata Bisa Menekan Harga Cabai. Simak Analisa Bank Indonesia

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepri, Gusti Raizal Eka Putra berharap, pasar induk yang ada di Batam saat ini dapat difungsikan kembali

Jika Pasar Induk Difungsikan Kembali Ternyata Bisa Menekan Harga Cabai. Simak Analisa Bank Indonesia
tribunnews batam/mona
Pasar Induk Jodoh, Batam, Selasa (3/1/2017). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Kepri, Gusti Raizal Eka Putra berharap, pasar induk yang ada di Batam saat ini dapat difungsikan kembali.

Dengan begitu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kepri, khususnya Batam dapat lebih mudah mengontrol disparitas harga pasar.

"Pasar induk ini salah satu infrastruktur. Sekarang mekanisme pengontrolan dan pengawasan harga tak berjalan. Biasanya kan dari partai besar. Pasar induk ini jadi house-nya baru diteruskan ke partai kecil. Sekarang nggak ada patokan harganya untuk grosir,” kata Gusti saat rapat bersama TPID Batam, Rabu (1/2) di Gedung BI.

Dia mencontohkan antara Pasar Botania di Batam Center dan Pasar Penuin saja, bisa terdapat disparitas harga yang cukup tinggi sekitar Rp 20 ribu.

Itu baru untuk penjualan harga cabai merah yang termasuk penyumbang inflasi tertinggi di Kepri 2016 lalu.

“Kalau ada pasar induk paling tidak lebih mudah kontrol harganya. Karena kita punya data. Kalau harga cabai Rp 30 ribu, tak mungkin di Botania harganya Rp 60 ribu,” ujar dia.

Gusti melanjutkan, jika mengacu pada data penduduk Batam saat ini, yakni 1,2 juta penduduk, memang sudah sepantasnya Batam memiliki pasar induk.

Terlebih itu juga termasuk dalam program nawacita dikepemimpinan Presiden Joko Widodo, untuk percepatan pasar-pasar secara nasional.

“Pasar induk ini jadi program kerja kami juga 2017 ini,” kata Gusti.

Itu sebabnya, Gusti mendorong pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan aset di pasar induk. Mengingat peran pasar induk memang sangat dibutuhkan dalam pengendalian harga pasar.

“Saya lihat asetnya ada aset BP Batam, Pemko Batam, malah ada Pemprov. Kita perlu diskusi juga untuk mempercepat penyelesaian masalah ini,” ujar dia.

Di samping itu, lanjut Gusti, pemerintah menyiapkan sejumlah dana untuk pembangunan pasar induk di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hanya saja syaratnya, lahan tempat berdirinya pasar induk itu mesti lahan milik Pemerintah Daerah setempat.

“Kami harapkan komunikasi tahun ini lebih bagus lagi. Karena di TPID ini ada beberapa instansi seperti BP Batam, Pemko Batam, KPPU, dan beberapa lainnya. Jadi kalau ada masalah, bisa cepat dicari solusinya,” kata Gusti.

Sementara itu, Plt Kepala Biro Keuangan BP Batam, Agung mengatakan, untuk soal pengalihan aset pasar induk, saat ini pihaknya juga masih menunggu jawaban dari Kementerian Keuangan.

“Sekarang kami juga masih menunggu dari Kementerian Keuangan. Kami juga ingin masalah aset ini cepat selesai,” ujar Agung. (*)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved