Proses Hukum Kasus Ahok

SBY Akui Telepon Ma'ruf Amin, Tapi Protes Penyadapan: Itu Ilegal, Melanggar Hukum

apapun yang menyangkut antara percakapan saya dan Pak Ma'ruf, saya nilai itu adalah sebuah kejahatan karena itu adalah penyadapan ilegal

SBY Akui Telepon Ma'ruf Amin, Tapi Protes Penyadapan: Itu Ilegal, Melanggar Hukum
repro Kompas TV
Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara soal tudingan dirinya di balik fatwa penistaan agama yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

SBY merespon pernyataan Ahok beserta kuasa hukumnya yang menuduh Maruf Amin diminta SBY dalam menerbitkan fatwa itu.

"Berangkat dari pernyataan pihak Pak Ahok yang memegang bukti atau transkrip atau apapun yang menyangkut antara percakapan saya dan Pak Ma'ruf, saya nilai itu adalah sebuah kejahatan karena itu adalah penyadapan ilegal," ujar SBY dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, RabU (1/2/2017).

Presiden keenam Republik Indonesia itu pun meminta hukum segera ditegakkan.

Dia memastikan dirinya tidak berada di kubu mana pun.

Dia berada di kubu penegak hukum yang bisa memberi keadilan.

Namun, SBY memberikan peringatan jika penyadapan justru dilakukan penegak hukum.

"Kalau ternyata yang menyadap institusi negara, maka bola ada di Bapak Jokowi," tukas SBY.

SBY mengakui adanya percakapan dirinya dengan Ma'ruf Amin pada 7 Oktober lalu.

Ketika itu, Agus-Sylvi baru saja menemui sejumlah petinggi MUI, termasuk Ma'ruf.

Halaman
12
Editor: Alfian Zainal
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved