Pemko Tanjungpinang Hentikan Sementara Pengurusan IMB, Siapkan Pemutihan Bangunan. Ini Syaratnya!

Pemko Tanjungpinang menghentikan sementara pengurusan IMB. Pemko segera menyiapkan pemutihan pengurusan bangunan tak ber-IMB. Ini syaratnya!

Pemko Tanjungpinang Hentikan Sementara Pengurusan IMB, Siapkan Pemutihan Bangunan. Ini Syaratnya!
Tribunbatam/M Ikhwan
Surjadi-Hamalis usai sertijab di Kantor Bappeda Tanjungpinang, Senin (16/1/2017) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG- Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Tanjungpinang diberhentikan sementara. Demikian disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Hamalis, Jumat (3/2/2017).

Namun Hamalis mengatakan, akan secepatnya menggelar rapat koordinasi dengan dinas terkait sehingga pengurusan bisa segera dibuka kembali. Dia menargetkan bulan ini juga pengurusan IMB sudah bisa kembali dibuka.

Menurutnya, pemberhentian sementara tersebut dilakukan karena adanya hal-hal teknis yang perlu dibahas ulang sebagai dampak dari penerapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru.

"IMB belum jalan. Diberhentikan sementara. Karena masalah rekomendasi tata ruang perlu koordinasi. Dulu di Bappeda, kemudian Pindah Ke Tata Kota. Sekarangkan kan Dinas Tata Kota tidak ada lagi. Jadi kewenangannya sekarang di Dinas PU dan Tata Ruang," katanya.

Oleh karena itu, dia secepatnya akan melakukan rapat koordinasi dengan instansi-instansi terkait rekomendasi perizinan tersebut. Terlebih pejabat yang saat ini menangani hal tersebut juga baru.

"Kalau IMB yang lama-lama yang sudah ada rekomendasinya tetap jalan. Kalau yang baru belum, karena rekomendasi Tata Ruang bersifat wajib," katanya.

Setelah kembali dibuka, katanya, tidak hanya IMB baru yang bisa diurus. Pihaknya juga memberikan laluan untuk pengurusan IMB pemutihan. Artinya bangunan-bangunan yang sudah dibangun namun belum ber IMB, masih bisa dilakukan pengurusan. "Walaupun pemutihan tapi tetap bayar retribusi dan denda 50 persen," katanya.

Selain itu, dia juua tengah merancang untuk mengajukan penambahan kewenangan pemberian izin dari 17 manjadi 32-35 bidang perizinan ke Walikota Tanjungpinang. Itu sesuai dengan peraturan dari BKPN Pusat. (*)

Penulis: M Ikhwan
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved