Amnesti Pajak

Tax Amnesty Periode Ketiga Makin Sepi Peminat. KPP Pratama Akan Turun Gunung

Data yang didapat, malah hanya sebagian kecil yang melaporkan atau ikut tax amnesty. Nanti kita akan datangi wajib pajak tersebut

Tax Amnesty Periode Ketiga Makin Sepi Peminat. KPP Pratama Akan Turun Gunung
Tribun Batam/Bobi
Antrian warga yang mengurus Amnesty Pajak di Kantor Pajak Pratama Batuampar, beberapa waktu lalu 

Laporan Tribun Batam, Zabur Anjasfianto

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Keikutsertaan masyarakat dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Utara semakin menurun.

Jika dibandingkan priode pertama yang mencapai Rp 479 miliar, pada periode kedua yang hanya Rp 42 milar.

Sementara, periode ketiga hingga tanggal 6 Februari 2017 hanya Rp 2,4 milar.

"Periode ketiga ini jika dibandingkan dengan periode pertama dan kedua. Kemungkinan hingga akhir periode, Maret 2017 nanti akan menurun," kata Hendriyani, Kepala KKP Batam Utara.

Hendriyani mengatakan, pihaknya masih terus melakukan sosialisasi agar wajib pajak mengikuti program Tax Amnesty.

Karena, ada sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak melaporkan dan pemerintah akan mulai menelusuri harta wajib pajak yang tidak patuh.

Program tax amnesty periode pertama dan kedua diikuti oleh 6338 wajib pajak.

"Kita tetap melakukan sosilisasi dan publikasi terhadap program tax amnesty. Kita juga akan melakukan maping (pemetaan) di wilayah-wilayah potensi pajak," katanya.

"Kita akan lakukan maping (pemetaan) di wilayah atau kelurahan yang merupakan pusat perekonomian. Data yang didapat, malah hanya sebagian kecil yang melaporkan atau ikut tax amnesty. Nanti kita akan datangi wajib pajak tersebut," katanya.

Dengan mendatangi wajib pajak, akan tahu apakah rumah, usaha, maupun asetnya yang berpotensi terhutang pajak.

Jika terbukti, maka pihaknya akan mengajak masyarakat untuk segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Jika imbauan dan ajakan tersebut wajib pajak tak juga bersedia, maka KPP Pratama Batam Utara akan melakukan pemeriksaan untuk menelusuri aset, usaha, maupun setiap objek yang berpotensi terhutang pajak.

"Ya, kita datangi, kita ajak, dan kita terangkan sebaik mungkin. Jika tidak taat pajak juga, ya, prosedur hukum akan berjalan dengan sendirinya. Salah satunya dengan cara pemeriksaan itu," katanya.

Penulis: Zabur Anjasfianto
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved