Disebut Simpan Dana Reklamasi Tambang, BPR Bintan Mendadak Hendak Disuntik Modal. Ada Apa?

Tidak semua fraksi DPRD Bintan setuju suntik modal BPR Bintan. Benarkah akibat gaduh simpanan dana reklamasi perusahaan tambang?

Disebut Simpan Dana Reklamasi Tambang, BPR Bintan Mendadak Hendak Disuntik Modal. Ada Apa?
tribunbatam/aminnudin
Wabup Dalmasri menyerahkan Ranpeda penyertaan modal di BPR Bintan kepada Ketua DPRD Bintan, Senin (13/2/2017) saat pembahasan di DPRD 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BINTAN - Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di kantor DPRD Bintan Senin (13/2/2017) pagi itu berlangsung berbeda. Ada dua Ranperda dibicarakan, Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Ranperda Penambahan Penyertaan Modal Bagi BUMD Badan Perkreditan Rakyat (BPR) Bintan.

Dua ranperda itu disetujui semua fraksi untuk dikaji bersama pemerintah kabupaten Bintan sebelum dikemas dalam Peraturan Daerah (Perda). Namun, ada sejumlah catatan disampaikan setiap fraksi. Catatan yang paling banyak diberikan menyangkut Ranperda Penambahan Penyertaan Modal BPR Bintan.

Fraksi Golkar, melalui pandangan umumnya atas ranperda yang diajukan Pemkab Bintan menyatakan menolak adanya penambahan penyertaan modal dimaksud. Ini tidak lazim dikemukakan fraksi berlambang pohon beringin ini. Dalam catatan media, dalam rapat apapun, fraksi ini selalu setuju. Catatan pandangan yang dikemukakan melalui pandangan umum pun terkadang singkat.

Kembali ke BPR Bintan. Belakangan, nama Badan Usana Milik Daerah (BUMD) ini menjadi tenar setelah isu isu pertambangan di masyarakat ramai kembali dibahas. BPR Bintan banyak dibicarakan dalam kaitannya dengan dana jaminan reklamsi pasca tambang yang disebut disimpan di situ. Di tengah pembicaraan duit jaminan reklamsi itu, BPR ini mendadak muncul dengan wacana penambahan penyertaan modal senilai Rp 9 miliar lebih.

Apakah karena itu Fraksi Golkar menolak penambahan penyertaan modal bagi BPR Bintan?

Hasriawadi, dari fraksi Golkar mengatakan itu salah satunya. Maksudnya bukan karena keberadaan dana itu, tapi bahwa dana itu ada di BPR, setidaknya itu sudah menjadi kekuatan modal bagi BUMD tersebut.

Menurutnya, kondisi keuangan daerah saat ini sedang defisit, belum stabil dan sedang menuju tahap normal. Dalam pemikiran pihaknya, BPR adalah bank publik, sumber modal mereka banyak. Diantaranya dana Jaminan Pemeliharaan Lingkungan (DJPL) dari izin usaha penambangan seperti yang sudah disinggung. Dana JPL seingat dia yang tersimpan di BPR sekitar Rp 90 miliar. "Sekitar begitulah, lupa pastinya, makanya saya bilang angka itu lebih pada asumsi, karena tak ingat persis,"kata dia.

Nah dengan dana itu, sumber kecukupan modal bagi BPR Bintan setidaknya masih tersedia. BUMD itu masih bisa mengembangkan produk usahanya dalam bentuk kredit usaha mikro melalui sumber sumber dana yang ada. "Makanya saya rasa untuk saat ini tidak tepatlah (menambah modal lewat pemerintah),"kata dia.

Jadi pada prinsipnya kata Hasriawadi, fraksi Golkar sebetulnya tidak menolak rencana penambanan penyertaana modal bagi BPR Bintan. Namun fraksinya memphon kepada Pemkab Bintan untuk mengkaji secara intensif dulu unsur kepantasan penambahan modal penyertaan dimaksud. "Jangan sampai penambahan modal dimaksud digunakan untuk biaya biaya operasional yang tidak sepatutnya,"kata dia. (*) 

Penulis: Aminnudin
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved