Sembako Belakangpadang

Sembako di Belakangpadang Langka, Disperindag Terganjal Masalah Regulasi

Disperindag Batam masih melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi kelangkaan sembako di Belakangpadang

Sembako di Belakangpadang Langka, Disperindag Terganjal Masalah Regulasi
HUMAS PEMPROV KEPRI
Gubernur Kepri H Nurdin Basirun melakukan kunjungan mendadak ke Belakangpadang, Senin (12/2/2017). Kunjungan ini menyusul keluhan masyarakat Belakangpadang terkait kelangkaan sembako 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam masih melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi kelangkaan sembako di Kecamatan Belakangpadang.

Demikian disampaikan Kepala Disperindag Kota Batam, Zarefriadi saat dihubungi Tribun, Senin (13/2).

"Kita koordinasi dulu dengan pihak terkait, seperti Camat. Bagaimana kondisi selama ini di sana. Baru kita ambil langkah apa yang bisa dilakukan," ujar dia.

Zarefriadi sendiri mengaku sudah mengetahui permasalahan yang terjadi di sana.

Bahkan dia diperintahkan langsung oleh Wali Kota Batam, Rudi, agar mengambil langkah-langkah terkait permasalahan yang terjadi.

"Inikan masalahnya karena regulasi. Makanya kita koordinasikan dulu dengan pihak terkait khususnya Bea dan Cukai," kata Zarefriadi.

"Bea dan Cukai kan menjalankan tugasnya. Kita juga menjalankan tugas supaya urusan yang menyangkut masyarakat ini bisa terjawab. Ya, sama-sama jalankan tugaslah. Kita koordinasi dulu supaya tak saling senggol," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, warga Belakangpadang mengeluhkan stok sembako yang kian menipis. Pengiriman sembako sudah terhenti sejak Tahun Baru Imlek kemarin.

Hal ini diakibatkan toke kapal tak berani datang kesana.

Lantaran takut ditangkap petugas Bea dan Cukai. Pulau Belakangpadang tidak termasuk kawasan free trade zone.

Itu sebabnya setiap barang yang masuk ke sana harus dikenakan pajak.

Kondisi ini memaksa petugas Bea dan Cukai melakukan tindakan dengan menangkap kapal pengangkut sembako ke Belakangpadang, beberapa waktu lalu.

"Peraturannya seperti itu. Barang yang dibawa kesana harus dikenai pajak karena mereka tidak masuk ke daftar FTZ," kata Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe B Batam, Nugroho Wahyu Widodo. (*)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved