Soal Dana Reklamasi Tambang di BPR, Kejati Akan Periksa Pejabat Pemprov Kepri. Ini Pejabatnya!

Kejati Kepri akan memeriksa pejabat Pemprov Kepri terkait dana jaminan reklamasi tambang di BPR. Ada indikasi penyimpangan? Ini jawab Kejati!

Soal Dana Reklamasi Tambang di BPR, Kejati Akan Periksa Pejabat Pemprov Kepri. Ini Pejabatnya!
tribunbatam/aminnudin
Ilustrasi. Peta kuasa tambang di Bintan 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG- Akhsan Thamrin Kasi I Intelijen Kejati Kepri mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan dengan mengagendakan sejumlah orang untuk diperiksa.

Di antaranya pejabat Pemrov Kepri dalam hal ini Kadistamben. Selain itu juga pihak Kejati pihak perusahaan dan bank penyimpan dana tersebut.

"Hari ini tak ada pemeriksaan," kata Ahsan Thamrin, Senin (13/2/2017) sore.

Dana yang digunakan untuk jaminan reklamasi dan pasca tambang menurut Akhsan bersifat tidak dapat diputarkan. Artinya, dana yang disimpan di Bank tidak boleh sebagai modal bank untuk dikelola dan diputarkan. Selain itu aturan penyimpanan harus di bank pemerintaah atau nasional.

"‎Yang kita temui penyimpanan uang dilakukan di Bank BPR Bukit Bestari di Tanjungpinang. Menurut aturan memang dilarang. Selain itu juga uang tidak boleh dijadikan modal atau diputarkan oleh bank untuk dikelolanya. Sifatnya hanya penyimpanan," kata Ahsan ditemui saat hendak shalat ashar.

‎Pihaknya akan menelusuri kemana dana itu disimpan dengan memeriksa baik pejabat, perusahaan dan juga pejabat setempat. Namun beberapa hasil pemeriksaan, kata dia terdapat perusahaan yang menyimpan dana tersebut di BPR Syariah di Tanjungpinang.

"Kita masih telusuri semua ini. Jangan minta tanggapan saya dulu sekarang ya. Kan masih pulbaket," tuturnya.

Namun sedikit banyak Ahsan memberikan gambaran kasus tersebut. Meski perbuataan melawan hukum pada kasus ini belum ditemukan‎. Ia yakin jika ada pelanggaran hukum, kasus ini menjadi pintu masuk untuk mengungkap kasus-kasus tambang lain yang bermasalah.

"Memang ini terjadi tidak hanya di Kepri. Seperti di Kalimantan juga ada seperti ini. Dana jaminan reklamasi dan pasca tambang belum disetorkan ke pemerintah. Jadi alam ini memang rusak, bolong-bolong karena gak dibenerin," tambahnya.

‎Lebih lanjut ditanya soal perpanjangan izin tambang pasir di Lingga oleh Gubernur Kepri kepada PT Growa Indonesia, Ahsan tidak berkomentar banyak. Pihaknya juga akan meneliti dan memintai keterangan itu nanti.

"Soal perpanjangan itu kan urusan Kementrian ya. Karena urusan tata kelolola usaha karena itu masalah izin kan. Kalau izinya memang sudah diperbaiki mungkin tak ada masalah," ‎tambahnya.

Menurutnya dasar penyelidikan tersebut satu yaang jelas yakni pihak perusahaan mengendapkan dana bertahun-tahun di bank dan tidak menyetorkan ke pemerintah. "Itu kan uang perusahaan. Kalau disetor pemerintah kan bisa digunakan untuk pihak ketiga. Untuk melakukan reklamasinya," tuturnya.

Lebih lanjut, jumlah dana yang mengendap atau belum digunakan untuk jaminan reklamasi dan pasca tambang di Lingga ‎sebanyak 230 miliar. Total dana tersebut merupakan milik 57 perusahaan di Lingga, 28 yang memiliki izin Ekspoitasi produksi. baru 12 perusahaan yang membayar dengan total 20 miliar. Namun dari 12 itu belum semuanya dibayarkan.

"Nanti kita panggil mereka yang bersangkutan lagi. Seperti Kadistamben Kepri, pihak bank dan perusahaan. Beberapa hari lagilah kita panggil," tambahnya.

Sebelumnya, Kejati Kepri melakukan penyelidikan mengendapnya dana jaminan reklamasi dan Pasca tambang di Kabupaten Lingga sebesar 230 miliar. Para pejabat di Lingga hingga kini masih dimintai keterangan oleh bidang Intelijen Kejati Kepri. (*)

Penulis: Wahib Wafa
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help