DPD RI ke Batam Himpun Masukan Tentang RUU Aset Negara. Pemko Curhat Dualisme Lahan

RUU itu saat ini masih digodok. Keberadaan RUU itu dinilai penting untuk meminimalisir konflik aset antardaerah yang cukup banyak terjadi di Indonesia

DPD RI ke Batam Himpun Masukan Tentang RUU Aset Negara. Pemko Curhat Dualisme Lahan
Sembilan anggota Komite IV DPD RI meminta masukan terkait rancangan undang-undang aset negara dan daerah di Graha Kepri, Batam, Senin (20/2/2017). 

Laporan Tribunnews Batam, Dewi Haryati

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Batam.

Sembilan anggota DPD RI yang dipimpin Haripinto Tanuwidjaya mencari masukan terkait rancangan undang undang (RUU) tentang pengelolaan kekayaan negara dan daerah dari sejumlah pihak, seperti Wali Kota Batam, BP Batam, Kejaksaan Tinggi Kepri, Danlantamal, dan beberapa lainnya.

Pertemuan itu berlangsung di Gedung Graha Kepri di Batam Center, Senin (20/2/2017).

RUU itu saat ini masih digodok. Keberadaan RUU itu dinilai penting untuk meminimalisir konflik aset antardaerah yang cukup banyak terjadi di Indonesia.

Masukan-masukan yang diterima di daerah akan dibawa ke pusat untuk ditindaklanjuti.

"RUU tentang pengelolaan kekayaan negara dan daerah ini termasuk dalam prolegnas yang dipandang perlu dibahas. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kekayaan negara, perlu dijabarkan dalam undang-undang yang mengatur kekayaan negara," kata Haripinto.

Dia menilai, pengaturan tentang kekayaan negara memang sudah ada. Hanya saja, aturannya masih terpisah-pisah.

Kekayaan negara terbilang tidak terbatas, termasuk di dalamnya pertanian, kelautan dan lain sebagainya.

"Jadi tujuan kedatangan kami ke sini untuk menggali masukan dari daerah," ujar dia.

Dualisme lahan

Halaman
12
Penulis: Dewi Haryati
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help