Temui Kemenhub RI, DPRD Kepri Minta Pengelolaan Ruang Laut Diserahkan ke Pemprov. Ini Alasannya

Komisi III DPRD Kepri meminta Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) agar mengambil sikap tegas

Temui Kemenhub RI, DPRD Kepri Minta Pengelolaan Ruang Laut Diserahkan ke Pemprov. Ini Alasannya
dok tribun batam
Surya Makmur Nasution 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - DPRD Kepri tetap memperjuangkan agar pengelolaan ruang laut 0-12 mil yang selama ini ditangani BP Kawasan diserahkan ke Pemprov.

Komisi III DPRD Kepri meminta Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) agar mengambil sikap tegas mengenai pihak pengelola ruang laut di Kepri.

"Hari ini Komisi III bertemu tiga direktur di Kemenhub RI. Ada Direktur Lalulintas dan Angkutan Laut Bay M Hasani dan Direktur Kepelabuhab Maurite yang menerima kami. Menhub sedang berhalangan," kata Anggota Komisi III dari partai Demokrat, Surya Makmur Nasution, kepada Tribun, Selasa (21/2/2017).

Surya mengatakan, dasar pertemuan Komisi III DPRD Kepri dengan Kemenhub RI adalah Pasal 27 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Pemda) bahwa pengelolaan ruang laut 0-12 mil dikelola oleh Pemprov Kepri, kecuali minyak dan gas (Migas).

Selama ini terlihat ruang laut di Kepri khususnya di wilayah Batam dikelola BP Kawasan.

"Menurut saya, pengelolaan ruang laut itu bukan kewenangan BP Kawasan. Kewenangannya hanyalah mengurus pulau-pulau," kata Surya.

Politisi Demokrat menegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Ada juga Perubahan PP Nomor 46 menjadi PP Nomor 5 Tahun 2011 menyebutkan bahwa yang dimaksuskan kawasan FTZ adalah pulau Batam, Tonton, Setokok, Nipah, Rempang, Galang, Galang Baru, dan Pulau Janda Berias dan gugusannya.

"Pertanyaannya, atas dasar apa BP Kawasan mengelola laut dan perairan. BP Kawasan tidak punya kewenangan mengelola laut!" kata Surya.

Untuk memperkuat pernyataannya, Surya juga memastikan bahwa ada Surat Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kemenhub RI Brahmantya Satyamurti Poerwadi ST tanggal 3 Agustus 2016 Nomor B 363/DJPR/PL210/VII/2016. (*)

* Baca berita terkait di Harian TRIBUN BATAM edisi Rabu, 22 Februari 2017

Penulis: Thom Limahekin
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved