Kisruh Lahan Rempang Galang

Tinjau Rempang Galang, DPR Temukan Perusahaan di Kawasan Hutan Konservasi. Kok Bisa?

DPR menyimpulkan, sebagian besar lokasi di Relang sudah dijarah oknum, kendatipun status lahannya masih kawasan hutan lindung dan hutan konservasi

Tinjau Rempang Galang, DPR Temukan Perusahaan di Kawasan Hutan Konservasi. Kok Bisa?
Tribun Batam/Bobi
petugas pemadam kebakaran menunjukkan lokasi kebakaran di Galang 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Kaawasan Rempang dan Galang, meskipun masih dalam status quo, ternyata sudah banyak dimanfaatkan warga, bahkan perusahaan untuk melakukan aktivitas.

Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi IV DPR RI dalam rapat di Graha Kepri, Batam, Selasa (21/2/2017).

Anggota DPRRI, Sudin, bahkan mengatakan, ada perusahaan yang berdiri di kawasan hutan konsevasi Rempang Galang.

Baca: DPR RI Minta Gubernur Tertibkan Aktivitas di Kawasan Hutan Rempang Galang

Saat meninjau kawasan hutan di Relang, mereka dihadapkan pada persoalan lahan-lahan yang sudah dipatok oleh perusahaan.

"Kami meninjau ke Rempang, ada perusahaan bernama PT Tanah Air Ku. Kalau kami masuk ke kawasan itu dibilang melanggar KUHP pasal 551. Sedangkan itu kawasan hutan lindung dan hutan guruh," kata Sudin.

Berpatokan pada status kawasan hutan, akhirnya anggota dewan itu masuk ke kawasan yang diklaim sebagai lahan milik perusahaan.

Di sana mereka melihat, ada alat berat, kandang ayam dan lainnya.

Secara umum, mereka menyimpulkan, sebagian besar lokasi di Relang sudah dijarah oknum, kendatipun status lahannya masih kawasan hutan lindung dan hutan konservasi.

"Kalau untuk permukiman penduduk masih bisa kami maklumi. tapi kalau untuk kepentingan pengembang dan perusahaan di hutan lindung, siapa yang bertanggungjawab?," ujar dia mempertanyakan.

Keberadaan lahan-lahan yang sudah dicaplok itu pula yang membuat DPR belum juga menyetujui usulan perubahan peruntukkan DPCLS di Batam, Kepri, khususnya di Relang.

DPCLS adalah perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis

Untuk Relang, Pemprov Kepri mengusulkan lebih kurang 7.500 ha lahan yang diubah peruntukkan DPCLS-nya.

"Kami bukan mau memperlama. Tapi kami berpegang pada asas kehati-hatian. Karena yang diperjuangkan ini soal lahan," kata Ketua Komisi IV DPR RI yang juga ketua rombongan Edhi Prabowo.

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help