Pelantikan Pejabat Disdukcapil Tak Tunggu SK Kadisdukcapil, Ini Alasan Wako Tanjungpinang

Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah akan melantik pejabat eselon III dan IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang

Pelantikan Pejabat Disdukcapil Tak Tunggu SK Kadisdukcapil, Ini Alasan Wako Tanjungpinang
Tribun Batam/M Ikhwan
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kota Tanjungpinang, Tengku Dahlan 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah akan melantik pejabat eselon III dan IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjungpinang.

Pelantikan rencananya akan dilakukan 1 Maret mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kota Tanjungpinang Tengku Dahlan mengatakan memang kebijakan walikota tersebut sangat tepat.

Karena pelantikan eselon III dan IV tidak harus menunggu pejabat eselon II Disdukcapil disetujui Kemendagri.

Karena memang sampai saat ini SK dari Kemendagri untuk pejabat eselon II atau Kepala Disdukcapil Tanjungpinang belum keluar.

"Karena kalau tak dilantik eselon III dan IV ini, nanti kasihan tunjangan mereka tak bisa keluar. Jadi pelantikan eselon III dan IV harus dilakukan. Meskipun SK Mendagri terkait Kepala Disdukcapil belum keluar," katanya, Sabtu (25/2/2017).

Pemko Tanjungpinang sendiri mengusulkan tiga nama kepada Disdukcapil. Yakni Irianto yang saat ini menjabat Kepala Satpol PP Tanjungpinang, kemudian Suyatno yang saat ini menjabat Asisten Administrasi Umum Sekretariat Pemko Tanjungpinang dan Ali Hisyam dilantik menjadi Staf Ahli Walikota bidang Ekonomi Pembangunan.

Namun, sampai saat ini Mendagri belum mengeluarkan SK dari ketiga nama itu siapa yang disetujui menjadi Kepala Disdukcapil.

Sedangkan untuk pejabat eselon III dan IV yang diusulkan Pemerintah Kota Tanjungpinang ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah disetujui.

Karena untuk pejabat eselon III dan IV memang hanya memerlukan persetujuan setingkat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), tidak sampai ke Kemendagri.

"Kalau untuk kepala Disdukcapilnya itu harus persetujuan Mentri Dalam Negeri (Mendagri). Kalau eselon III dan IV cukup Dirjen dan sudah mendapatkan persetujuan. Jadi Pemko tinggal melantik," katanya.

Untuk diketahui, untuk pelantikan pejabat Disdukcapil harus mendapatkan persetujuan dan SK Kemendagri.

Karena memang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Pejabat Adminduk Daerah, pejabat Disdukcapil harus melalui dari SK Mendagri. Disdukcapil merupakan bagian langsung dari Kemendagri. (*)

Penulis: M Ikhwan
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved