Terpicu Rumor Jatah Karimun, Soal Plot Anggaran Ini Harapan Warga Anambas ke Pemprov Kepri

Kalangan warga Anambas berharap Pemprov Kepri memperhatikan soal proporsi anggaran dalam plot ke kabupaten/kota. Ini harapan warga di Anambas

Terpicu Rumor Jatah Karimun, Soal Plot Anggaran Ini Harapan Warga Anambas ke Pemprov Kepri
makassar.tribunnews.com
Ilustrasi

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS-Masyarakat Anambas meminta Pemerintah Provinsi Kepri dapat adil dan proporsional dalam plot anggaran untuk pembangunan sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Kepri.

Indra Syahputra satu diantara pemuda di Anambas mengatakan, hal ini penting dilakukan untuk menepis tudingan akan perhatian Gubernur hanya pada kabupaten/kota tertentu saja.

Hal ini pun, menurutnya kian berhembus kuat setelah anggota DPRD Provinsi Kepri yang menyatakan Kabupaten Karimun mendapat alokasi dana hingga Rp 100 miliar.

"Saya kira ini perlu menjadi catatan khusus Pak Gubernur. Artinya, perlu secara adil dan proporsional di sini. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan di masyarakat," ujarnya Senin (27/2/2017).

‎Pria yang kini menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar di Anambas ini pun, juga meminta kepada Gubernur untuk turun langsung ke Anambas.

Dengan peninjauan langsung ke Anambas, menurutnya akan ada pertimbangan dari orang nomor satu di Kepri tersebut dalam memagi porsi 'kue' pembangunan untuk sejumlah kabupaten/kota dari Provinsi.

"‎Tidak hanya Gubernur. Wakil rakyat di Provinsi kita harapkan demikian. Saat ini ada Ibu Astagena yang baru saja dilantik untuk dapil Natuna Anambas menggantikan Almarhum Sofyan Samsir," ungkapnya.

Kendati demikian, Indra tidak mengelak adanya upaya yang dilakukan provinsi ‎untuk Anambas. Selain pembangunan bandara di Jemaja, peralihan status guru-guru SMA/sederajat dari kabupaten ke Provinsi termasuk dengan Polisi Hutan menjadi salahsatu yang dilakukan. Ia pun juga mendesak Pemerintah Daerah untuk lebih peka dalam memperhatikan hal ini.

"‎Seperti ketika ada tamu dari Pemerintah Pusat misalnya ketika datang ke Anambas. Jangan lah dibawa ke tempat yang indah-indah saja. Bawa mereka ke tempat yang kondisinya masih membutuhkan bantuan pembangunan," bebernya.

‎Ketua DPD KNPI Kabupaten Kepulauan Anambas Hafidz Rhiandy berharap, Pemerintah Provinsi untuk lebih adil dan proporsional dalam mengalokasikan anggaran pembangunan untuk sejumlah kabupaten/kota.

Ini penting dilakukan agar tidak muncul lagi pertanyaan apakah Anambas masuk dalam bagian Provinsi Kepri.

"Pertanyaan seperti itu sebaiknya tidak perlu muncul. Kalau pun tidak ada ketidakadilan dalam kue pembangunan, kami siap menjadi pihak yang paling depan memperjuangkan itu. Termasuk dengan wacana pemekaran provinsi," ujarnya. (*) 

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help