Angkut Ikan Keluar Anambas, Kapal Harus Miliki SIKPI. Pemkab Tawarkan Jalan Tengah Ini!

Angkut ikan keluar Anambas, kapal ikan harus miliki SIKPI. Pemkab tawarkan jalan tengah kepada pemilik kapal!

Angkut Ikan Keluar Anambas, Kapal Harus Miliki SIKPI. Pemkab Tawarkan Jalan Tengah Ini!
TRIBUNNEWSBATAM.COM/Tyan
Kapal Pengawas Perikanan milik Kementrian Kelautan Perikanan (KKP) Republik Indonesia saat berada di pelabuhan Tarempa Minggu (8/3/2015) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS - Persoalan angkutan khusus untuk mengangkut hasil ikan keluar Anambas, belum menemui titik terang. Jangka waktu yang diberikan selama tiga bulan kepada pemilik kapal yang biasa mengangkut sejumlah barang termasuk ikan keluar daerah seperti Tanjungpinang serta berakhir pada 27 Februari 2017 kemarin, belum menemui kejelasan.

Pertemuan yang dilakukan antara Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan perwakilan pemilik kapal di aula kantor Bupati Sabtu (25/2/2017) kemarin, pun diketahui belum membuahkan solusi nyata.

"Keputusannya sekarang ada di pemilik kapal untuk mengurus dokumen perizinan. Dalam pertemuan yang kami lakukan kemarin, kami menjelaskan kepada mereka bahwa masa toleransi yang diberikan dalam pertemuan di Pemprov Kepri berakhir pada tanggal 27 Februari 2017 kemarin. Dalam hal ini, kami mengingatkan kepada pemilik kapal untuk mengurus perizinan seperti yang disyaratkan," ujar Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, Catharina Selasa (28/2/2017).

Ditemui di ruangannya, Catharina yang didampingi oleh Sekretaris Dinas Yusmadi menambahkan, pihanya sempat menawarkan kepada perwakilan pemilik kapal untuk pembuatan surat yang mendapat persetujuan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tujuan untuk memberitahu kepada pihak terkait perihal batas waktu yang telah berakhir itu. Langkah ini disampaikan, karena ada kapal kargo dari Anambas yang berangkat keluar Anambas pada tanggal terakhir batas waktu tersebut.

"Ada kapal yang berangkat tanggal 27 Februari, yang diprediksi baru akan tiba 1 Maret 2017 mendatang. Langkah ini kami tawarkan, untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi saat kapal berangkat. Lebih kepada pemberitahuan kepada pihak terkait," ungkapnya. Tawaran yang disampaikan itu pun, awalnya tidak terlalu dianggap perlu oleh perwakilan pemilik kapal. Namun, belakangan sejumlah pengumpul ikan meminta agar pihak dinas membuatkan surat tersebut setelah pihak kapal tidak bisa menjamin muatan ikan akan selamat sampai tujuan ketika diangkut menggunakan kapal mereka.

Seperti diketahui, batas waktu yang diberikan hingga 27 Februari 2017 yang diberikan kepada pemilik kapal dilakukan, setelah kapal barang asal Anambas yang memuat ikan diamankan oleh Ditpolair Polda Kepri pada akhir tahun 2016. Setelah dilakukan negosiasi dengan beberapa pertimbangan seperti rentang kendali dan menyangkut perekonomian masyarakat Anambas, akhirnya disepakati dalam pertemuan yang dilakukan di Pemprov Kepri serta dihadiri oleh sejumlah perwakilan instansi hingga KKP, selain dilakukan pembinaan, pemilik kapal juga diberikan waktu selama tiga bulan untuk mengurus kelengkapan dokumen.

Catharina menjelaskan, setiap kapal pengangkut wajib untuk melengkapi dokumen perizinan salahsatunya mengurus perizinan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Pihak dinas pun, menurutnya siap membantu dan memfasilitasi pemilik kapal dalam mengurus perizinan, khususnya dalam mengurus SIKPI.

"Selama ini mayoritas mengeluhkan prosesnya rumit dan sulit, meskipun ada beberapa pemilik kapal yang mengurus perizinannya. Padahal, proses yang rumit seperti yang mereka katakan itu, karena pemilik kapal tidak memiliki kelengkapan dokumen dari awal. Ada juga kekhawatiran mereka ketika mengurus dokumen kapal, akan berimbas di kemudian hari. Padahal tidak seperti itu," bebernya seraya mengatakan bahwa harus ada kapal pengangkut ikan khusus yang masuk ke Anambas.

Perwakilan pengumpul ikan yang tergabung dalam koperasi, saat ini tengah berupaya untuk menggandeng pengusaha yang memiliki kapal serta telah melengkapi dokumen untuk mengangkut ikan. Pengoperasian kapal khusus pengangkut ikan ini pun, diprediksi akan berdampak pada kenaikan ongkos angkut hingga dua kali lipat dibandingkan dengan menggunakan kapal pengangkut barang berbahan kayu yang selama ini digunakan.

"Biasa dengan menggunakan kapal kargo, biaya yang dikeluarkan lebih kurang mencapai Rp 100 ribu per fiber. Sementara, kalau menggunakan kapal angku ikan khusus, diperkirakan biaya yang akan dikeluarkan lebih kurang mencapai Rp 260 ribu per fiber. Untuk sekali berangkat, lebih kurang ada 300 fiber yang bisa diangkut menggunakan kapal kargo untuk keluar Anambas, dimana ada belasan kapal kargo yang ada di Anambas," ungkapnya lagi. (*) 

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help